KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENGADILI SENGKETA YANG BERSUMBER PADA WANPRESTASI DALAM JUAL BELI (ANALISA PADA PUTUSAN NOMOR 721 K/PDT.SUS-BPSK/2020 JUNCTO PUTUSAN NOMOR 689 /PDT.SUS-BPSK/2019/PN JKT UTR JUNCTO PUTUSAN BPSK NOMOR 001/A/BPSK-DKI/X/2019)

SUKAMTO, NUR SUPRIANTO (2024) KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENGADILI SENGKETA YANG BERSUMBER PADA WANPRESTASI DALAM JUAL BELI (ANALISA PADA PUTUSAN NOMOR 721 K/PDT.SUS-BPSK/2020 JUNCTO PUTUSAN NOMOR 689 /PDT.SUS-BPSK/2019/PN JKT UTR JUNCTO PUTUSAN BPSK NOMOR 001/A/BPSK-DKI/X/2019). S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (225kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (372kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (416kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (399kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (159kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (457kB)

Abstract

KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENGADILI SENGKETA YANG BERSUMBER PADA WANPRESTASI DALAM JUAL BELI (ANALISA PADA PUTUSAN NOMOR 721 K/PDT.SUS-BPSK/2020 JUNCTO PUTUSAN NOMOR 689 /PDT.SUSBPSK/2019/PN JKT UTR JUNCTO PUTUSAN BPSK NOMOR 001/A/BPSKDKI/X/2019) Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antar konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Perkembangan dunia usaha di Negara Indonesia mengalami perubahan yang stabil, menandakan kemajuan ekonomi negara. Pelaku usaha memiliki motif untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan konsumen mengkonsumsi produk dari pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Pelaku usaha dengan konsumen memiliki hubungan keperdataan yang berada dalam ranah Hukum Privat (perseorangan), seiring meningkatnya kebutuhan di bidang hukum. Hubungan ini dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep legis positivisi memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan meninjau hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka terdapat kesimpulan yaitu Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam mengadili sengketa konsumen di Indonesia secara normatif, kewenangan lembaga ini sudah diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan diuraikan lebih lanjut mekanisme penyelesaian sengketanya dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP.KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK dilanjut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2017 tentang BPSK. Kaidah hukum dari Putusan Nomor 721 K/PDT.SUS-BPSK/2020 Juncto Putusan Nomor 689 /PDT.SUS-BPSK/2019/PN JKT UTR Juncto Putusan BPSK Nomor 001/A/BPSK-DKI/X/2019 yang menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang mengadili perkara tersebut, kasus ini tidak menjadi kewenangan BPSK dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan terhadap masalah kontraktual perjanjian, dimana hal ini mengakibatkan kasus ini menjadi kasus wanprestasi dan sehingga bukan termasuk kedalam kasus perlindungan konsumen. Kata Kunci: Kewenangan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Wanprestasi / THE AUTHORITY OF THE CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT AGENCY TO ADJUDICATE DISPUTES ARISING FROM BREACH OF CONTRACT IN SALE AND PURCHASE (An Analysis of Supreme Court Decision No. 721 K/Pdt.Sus-BPSK/2020 in Conjunction with District Court Decision No. 689/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Jakarta Utara and BPSK Decision No. 001/A/BPSK- DKI/X/2019) Consumer protection forms an integral part of sound business practices. A healthy business environment requires balanced legal protection between consumers and business actors. When such protection is not balanced, consumers tend to occupy a weaker position. The business sector in Indonesia has developed in a relatively stable manner, reflecting broader economic progress. Business actors generally pursue profit, while consumers purchase goods or services to meet their needs. The legal relationship between business actors and consumers is private in nature and falls within the domain of private law. Along with increasing legal needs in practice, this relationship requires clear legal safeguards through legislation. This study applies a normative juridical research design using a legal positivist framework. Legal positivism views law as identical to written norms enacted by authorized institutions or officials. It also treats law as an autonomous and closed normative system, separated from social realities. The findings indicate that the authority of the Consumer Dispute Settlement Agency (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK) under Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection has been expressly regulated in Article 52. The dispute resolution mechanism is further governed by the Decree of the Minister of Industry and Trade No. 350/MPP.KEP/12/2001 concerning the Implementation of the Duties and Authority of BPSK, and subsequently by the Regulation of the Minister of Trade No. 06 of 2017 on BPSK. The legal rule derived from Supreme Court Decision No. 721 K/Pdt.Sus-BPSK/2020, in conjunction with District Court Decision No. 689/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Jakarta Utara and BPSK Decision No. 001/A/BPSK- DKI/X/2019, affirms that BPSK lacked authority to adjudicate the dispute. The claimant filed a lawsuit grounded in a contractual relationship. This characterization made the dispute a breach of contract (wanprestasi). Therefore, the case did not fall within the scope of consumer protection disputes under BPSK’s jurisdiction. Keywords: Authority, Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), Breach of Contract (Wanprestasi)

Actions (login required)

View Item