Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Barang Dan Jasa Dengan Sistem Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Purba, Sorta D.R.E Cesilia (2022) Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Barang Dan Jasa Dengan Sistem Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_Singkatan_Daftar_Lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarSingkatanDaftarLampiranAbstrak.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (723kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (287kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (154kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (328kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (42kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (124kB)
	Text (Lampiran) LAMPIRAN.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (141kB)

Abstract

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) diharapkan dapat melindungi konsumen dari perilaku menyimpang pelaku usaha. Peraturan Mentri Perdagangan no 50 tahun 2020 diharapkan dapat menjadi syarat ketentuan bagi pelaku usaha dalam izin usaha, periklanan, serta Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintah terhadap Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Peran aktif pemerintah dalam menegakkan UUPK dan Peraturan Mentri Perdagangan no 50 tahun 2020 akan berimbas pada konsumen terkait hak mendapat perlindungan atas kegiatan pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Peraturan Mentri Perdagangan nomor 50 tahun 2020 dapat saling melengkapi didalam menguatkan hukum terkait perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha. Ketentuan atau aturan yang dikenakan pada pelaku usaha dalam Peraturan Mentri Perdagangan nomor 50 tahun 2020 selain untuk mendisiplikan kegiatan usaha juga berdampak pada hak konsumen yakni pelaku usaha terawasi oleh pemerintah segala aktifitasnya. Hal ini dikarenakan ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk melaporkan data kegiatan usahanya. Artinya pemerintah dapat dengan mudah mengawasi pelaku usaha. Jika kegiatan usaha bekerja sesuai ketentuan, maka secara tidak langsung akan berdampak pada konsumen dalam mendapat perlindungan./ The Consumer Protection Law (UUPK) is expected to protect consumers from deviant behavior from businesspeople. Minister of Trade Regulation No. 50 of 2020 is expected to be a provision for business actors in business licenses, advertising, as well as Government Guidance and Supervision of Trading Through Electronic Systems (PMSE). The government's active role in ensuring that the UUPK and the Minister of Trade Regulation No. 50 year 2020 will have an impact on consumers regarding the right to protection for the activities of business actors. The results of the study show that the Consumer Protection Act (UUPK) and the Minister of Trade Regulation number 50 year 2020 can complement each other in strengthening laws related to consumer protection for business actors. The provisions or rules imposed on businesspeople in the Regulation of the Minister of Trade number 50 year 2020 in addition to disciplining business activities also have an impact on consumer rights, namely business actors are supervised by the government for all their activities. This is because there is an obligation for businesspeople to report business activity data. This also means that the government can easily monitor businesspeople. If the business activities work according to the provisions, it will indirectly have an impact on consumers in getting protection.

Actions (login required)

View Item