LEGALITAS DAN AKIBAT HUKUM DALAM PEMUTUSAN KONTRAK SEPIHAK (STUDI: KONTRAK PEKERJAAN LONG SEGMENT JALAN KABUENA – TURU No.600.1.9/V.25.4/SP/DPUPR-KY/2023)

SETIAWAN, FAJAR ARI (2025) LEGALITAS DAN AKIBAT HUKUM DALAM PEMUTUSAN KONTRAK SEPIHAK (STUDI: KONTRAK PEKERJAAN LONG SEGMENT JALAN KABUENA – TURU No.600.1.9/V.25.4/SP/DPUPR-KY/2023). S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (932kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (609kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (452kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (391kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (425kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (361kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (339kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji legalitas dan akibat hukum dari pemutusan kontrak secara sepihak dalam kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi pemerintah, dengan studi pada Kontrak Pekerjaan Long Segment Jalan Kabuena–Turu Nomor 600.1.9/V.25.4/SP/DPUPR-KY/2023. Permasalahan penelitian berangkat dari tindakan Pejabat Pembuat Komitmen yang memutus kontrak satu hari sebelum masa berakhirnya kontrak tanpa didahului prosedur teguran atau somasi sebagaimana disyaratkan dalam hukum kontrak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilengkapi dengan pendekatan empiris melalui analisis peraturan perundang-undangan, dokumen kontrak, dan fakta pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan tanpa dasar wanprestasi yang sah serta dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan prinsip perlindungan hukum bagi penyedia jasa. Selain itu, pemutusan kontrak tersebut menimbulkan akibat hukum berupa potensi perbuatan melawan hukum yang merugikan penyedia, baik dari aspek ekonomi maupun reputasi kontraktual. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan due process of law dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam setiap keputusan pemutusan kontrak pengadaan pemerintah guna menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak penyedia jasa konstruksi/This study examines the legality and legal consequences of unilateral contract termination in government construction procurement contracts, focusing on the Long Segment Road Construction Contract of Kabuena–Turu Number 600.1.9/V.25.4/SP/DPUPR-KY/2023. The research problem arises from the action of the Commitment Making Officer who terminated the contract one day before its expiration without prior warning or formal notice as required under contract law. This research employs a normative juridical method complemented by an empirical approach through the analysis of statutory regulations, contractual documents, and factual conditions of project implementation. The findings reveal that unilateral contract termination conducted without valid evidence of breach of contract and by disregarding Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code violates the principles of legality, legal certainty, and legal protection for service providers. Furthermore, such termination results in legal consequences in the form of potential unlawful acts that cause losses to the contractor, both economically and in terms of contractual reputation. This study emphasizes the necessity of applying due process of law and the principles of good governance in every decision related to contract termination in government procurement to ensure a balanced protection between public interest and the rights of construction service providers.

Actions (login required)

View Item