ANALISIS YURIDIS DAMPAK PERSIAPAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (FOOD ESTATE) TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN MERAUKE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT

WILSON MUABUAY, JAMES (2026) ANALISIS YURIDIS DAMPAK PERSIAPAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (FOOD ESTATE) TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN MERAUKE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (582kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (601kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (583kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (657kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (370kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (421kB)

Abstract

Kajian ini menelaah akibat yuridis dan sosial dari penetapan Kabupaten Merauke sebagai wilayah Proyek Strategis Nasional Food Estate, terutama yang berkaitan dengan perubahan lingkungan, pelindungan hak masyarakat hukum adat, dan kepastian hukum atas tanah ulayat. Studi ini disusun untuk menguraikan pengaruh tahap persiapan Food Estate terhadap dimensi lingkungan, sosial, ekonomi, dan hukum yang dirasakan komunitas adat setempat, sekaligus menilai apakah proyek tersebut telah mencerminkan hukum adat, prinsip FPIC, keadilan distributif, dan kepastian hukum secara memadai. Riset ini memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum primer yang dipakai mencakup UUD 1945, UUPA 1960, UU Otonomi Khusus Papua, UU PPLH 2009, PP Nomor 42 Tahun 2021, serta Perpres Nomor 3 Tahun 2016. Keseluruhan bahan tersebut dibaca secara deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan agar persoalan yang dikaji dapat dijelaskan secara sistematis. Hasil studi memperlihatkan bahwa persiapan Food Estate telah mendorong berkurangnya vegetasi, perubahan lahan basah, pergeseran sumber nafkah, dan meningkatnya ketergantungan pada model pertanian industri. Dari sisi hukum, riset ini menemukan lemahnya penerapan FPIC, ketidakselarasan tata ruang, belum kuatnya pelindungan hak ulayat, serta tumpang tindih kewenangan antara negara dan komunitas adat yang memperbesar peluang munculnya sengketa agraria. Karena itu, penelitian ini menegaskan kebutuhan akan pelindungan hukum adat yang berlandaskan keadilan dan kepastian hukum melalui regulasi daerah yang lebih khusus, harmonisasi tata ruang, dan pengawasan yang partisipatif. Kata Kunci: Food Estate, masyarakat hukum adat, tanah ulayat, FPIC, sengketa agraria.

Actions (login required)

View Item