REKONSTRUKSI PASAL 4 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE YANG BERORIENTASI TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Ndruru, Paternus (2025) REKONSTRUKSI PASAL 4 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE YANG BERORIENTASI TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (HalamanJudulAbstrak) HalamanJudulAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BABI) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BABII) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (752kB)
	Text (BABIII) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (711kB)
	Text (BABIV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (932kB)
	Text (BABV) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (588kB)
	Text (DaftarPustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (614kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (587kB)

Abstract

Kasus korupsi hingga saat ini seperti tidak ada habisnya dan begitu mengakar sampai lapisan masyarakat. Korupsi ini bukan lagi hanya pada pemegang kekuasaan dan kepentingan khusus, namun telah menjadi sebuah masalah baik dari sisi sektor publiknya maupun komersial itu sendiri. Adapun yang manjadi rumusan permasalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana eksistensi Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap pelaku korupsi dan pengaruhnya terhadap pengembalian kerugian keuangan negara?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang berarti penelitian hukum yuridis normatif (atau sering disebut juga penelitian hukum doktrinal). Adapaun hasil dan pembahasan Eksistensi Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sangat penting dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, khususnya terkait dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Pasal 4 UU Tipikor memiliki eksistensi penting sebagai penyeimbang antara penegakan hukum pidana dan upaya pengembalian kerugian negara. Ia memperkuat prinsip bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang tak cukup ditebus hanya dengan uang, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan secara hukum. Kesimpulan dalam penilitian ini adalah tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilihat dalam poin menimbang huruf a dan b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor) yang mengatakan bahwa, pemberantasan korupsi dilakukan untuk memulihkan keuangan dan perekonomian Negara. Salah satu cara pemulihan keuangan dan perekonomian negara tersebut ada-lah dengan pengembalian kerugian keuangan Negara yang tertuang dalam Pasal 4 Jo. Pasal 18 (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu untuk mengutamakan pengembalian kerugian keuangan negara, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat mempertimbangkan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang, Restorative Justice. / Corruption cases to date seem endless and so deeply rooted to all levels of society. This corruption is no longer only in the holders of power and special interests, but has become a problem both in terms of the public sector and the commercial sector itself. The main formulation of the problem in this study is how does Article 4 of the Corruption Law exist for corrupt perpetrators and its effect on the return of state financial losses? The method used in this study is normative juridical research, which means normative juridical law research (or often called doctrinal law research). The results and discussion of the existence of Article 4 of the Corruption Law (Corruption Law) are very important in the context of law enforcement against corrupt actors, especially related to efforts to recover state financial losses. Article 4 of the Corruption Law has an important existence as a balance between criminal law enforcement and efforts to recover state losses. He reinforces the principle that corruption is a serious crime that is not enough to be redeemed with money alone, but must also be held legally accountable. The conclusion in this study is that the purpose of eradicating corruption in Indonesia can be seen in the points of weighing letters a and b of Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes (Law on the Eradication of Corruption) which says that the eradication of corruption is carried out to restore the country's finances and economy. One of the ways to recover the country's finances and economy is by recovering the State's financial losses as stated in Article 4 Jo. Article 18 (1) letter b of Law No. 31 of 1999 Jo. Law No. 20 of 2001. The suggestion in this study is that to prioritize the return of state financial losses, the government and the House of Representatives can consider revising the Corruption Crime Law. Keywords: Corruption Crimes, Law, Restorative Justice.

Actions (login required)

View Item