MEKANISME HUKUM KERJASAMA PERMODALAN VENTURA BAGI PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH DI TINGKAT DAERAH

Silaen, Jonner Binton (2025) MEKANISME HUKUM KERJASAMA PERMODALAN VENTURA BAGI PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH DI TINGKAT DAERAH. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Kata_Pengantar_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulKataPengantarDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (408kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (394kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (410kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (389kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (224kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DAFTARPUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (335kB)

Abstract

Judul Tesis: Mekanisme Hukum Kerjasama Permodalan Ventura bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Tingkat Daerah Kata Kunci: Permodalan, Ventura, Kerjasama, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pemerintah berupaya mengatasi permasalahan pendanaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena masalah agunan, atau lembaga pembiayaan guna mencapai peningkatan perekonomian negara melalui pengembangan UMKM. Untuk itu dibutuhkan adanya bantuan modal dalam bentuk pembiayaan kepada UMKM agar bisa berkembang. Dalam masalah pembiayaan UMKM, jika perusahaan tidak memiliki aset yang cukup sebagai agunan untuk pinjaman bank yang diajukan, lembaga pembiayaan dianggap sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalahnya. Maka modal ventura adalah salah satu jenis pembiayaan yang bersahabat dengan pengusaha kecil. Mereka biasanya disebut sebagai investasi jangka panjang dengan tujuan utama dan menghasilkan laba, bukan pendapatan bunga atau dividen, sebagai kompensasi atas tingginya risiko investasi. Banyak ketentuan, aturan, atau undang-undang terkait fungsi dunia usaha yang masih dianggap merugikan usaha kecil. Itu sebabnya mereka tetap miskin meski sudah bekerja keras. Mereka sulit beraktivitas, meski sudah berusaha keras mengembangkan aktivitasnya. Upaya penyelesaiannya tidak cukup jika hanya dilakukan melalui bantuan permodalan atau kepemimpinan dunia usaha, tanpa perlu melakukan penataan dan pembaharuan struktur masyarakat. Meskipun lembaga hukum dan peraturan lainnya telah ada sejak lama, namun situasi ini mengurangi minat investor terhadap pengembangan perusahaan ekuitas swasta, karena bisnis tersebut melibatkan aspek return dan risiko, serta risiko yang tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penulis menggunakan menggunakan jenis data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Penulis menyimpulkan bahwa Dalam pengelolaan modal ventura, ada dua pendekatan. Pendekatan Satu Tingkat menggunakan satu perusahaan untuk mengelola dana secara langsung; Pendekatan Dua Tingkat menggunakan perusahaan pendanaan dan manajemen yang berbeda. Di Indonesia, hukum tidak membedakan manajemen dan modal ventura, sehingga ada pilihan manajemen yang fleksibel. Kesepakatan antara Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dan Perusahaan Modal Ventura (PMV) untuk melakukan investasi dikenal sebagai perjanjian modal ventura. Hubungan di Indonesia didasarkan pada kebebasan kontrak, hukum perseroan, dan peraturan pemerintah. PVM mematuhi UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta undang-undang dan peraturan lainnya. Perubahan hukum diperlukan untuk meningkatkan peran modal ventura dalam pendanaan usaha karena perusahaan modal ventura di Indonesia cenderung beroperasi seperti perbankan dan sering memberikan kredit yang lebih besar. Untuk mendukung pertumbuhan modal ventura dan ketersediaan dana untuk sektor kreatif dan UMKM, OJK sebagai regulator harus bekerja sama dengan kementerian dan pemangku kepentingan lain. Untuk mencapai tujuan ini, dukungan politik dari DPR diperlukan. / Thesis Title: Legal Mechanism of Venture Capital Cooperation for Small and Medium Enterprises at The Regional Level Keywords : Capital, Venture, Coopertation, Small and Medium Enterprises The government is trying to overcome the funding problems of micro, small and medium enterprises (MSMEs) due to collateral problems, or financing institutions in order to achieve an increase in the country's economy through the development of MSMEs. For this reason, capital assistance in the form of financing is needed for MSMEs so that they can develop. In the financing problem of MSMEs, if the company does not have sufficient assets as collateral for the proposed bank loan, financing institutions are considered as one way to solve the problem. So venture capital is one type of financing that is friendly to small entrepreneurs. They are usually referred to as long-term investments with the main purpose and generate profit, not interest or dividend income, as compensation for the high risk of investment. Many provisions, rules or laws related to the functioning of the business world are still considered detrimental to small businesses. That is why they remain poor despite their hard work. They find it difficult to move, even though they have tried hard to develop their activities. It is not enough to solve this problem through capital assistance or business leadership, without restructuring and reforming the structure of society. Although legal institutions and other regulations have existed for a long time, this situation has reduced investor interest in the development of private equity companies, because the business involves aspects of return and risk, as well as high risk. This research is a normative juridical research with a statutory approach. The author uses secondary data using primary, secondary, and tertiary legal materials. The method of analysis used is qualitative method. The author concludes that in venture capital management, there are two approaches. The One-Tier Approach uses one company to manage the funds directly; the Two-Tier Approach uses different funding and management companies. In Indonesia, the law does not distinguish between management and venture capital, so there are flexible management options. The agreement between a Business Partner Company (PPU) and a Venture Capital Company (PMV) to make an investment is known as a venture capital agreement. The relationship in Indonesia is based on freedom of contract, company law, and government regulations. PVM complies with Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies, as well as other laws and regulations. Legal changes are needed to increase the role of venture capital in venture funding as venture capital firms in Indonesia tend to operate like banks and often provide greater credit. To support the growth of venture capital and the availability of funds for the creative sector and MSMEs, OJK as the regulator must work closely with other ministries and stakeholders. To achieve this goal, political support from the DPR is required.

Actions (login required)

View Item