Penerapan Sistem Pelayanan Inaportnet di Pelabuhan Pangkal Balam Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara

Sugiono, Alexander (2024) Penerapan Sistem Pelayanan Inaportnet di Pelabuhan Pangkal Balam Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HAL COVER JUDUL DAFTAR ISI ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (374kB)
	Text (BAB_II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (318kB)
	Text (BAB_III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (278kB)
	Text (BAB_IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (307kB)
	Text (BAB_V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (127kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (210kB)

Abstract

ABSTRAK Judul : Penerapan Sistem Pelayanan INAPORTNET Di Pelabuhan Pangkal Balam Ditinjau Dari Perspektif Hukum administasi Negara Pengangkutan barang melalui laut tak lepas dari berbagai risiko yang dapat merugikan pemilik barang. Barang yang diangkut berisiko mengalami penyusutan saat tiba di tujuan, baik karena hilang, rusak selama perjalanan, atau musnah akibat faktor lain. Hal ini tentu menjadi momok bagi para pelaku usaha yang mengandalkan kapal sebagai moda transportasi. Risiko ini dapat terjadi akibat faktor alam atau kelalaian manusia, bahkan kecelakaan kapal saat pengangkutan dapat mengakibatkan kehilangan seluruh barang. Dengan demikian, menjadi sebuah isu sejauh mana kewajiban ganti rugi pada perusahaan perkapalan pengangkut barang sebagaimana terdapat pada hukum perlindungan konsumen dan bagaimana ganti rugi yang dapat diterapkan apabila kapal pengangkut barang mengalami kecelakaan Jenis penelitian ini ialah menggunakan penelitian doktrinal atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma. Adapun teknik pengumpulan data yang diharapkan penulis ialah memalui studi kepustakaan (library research). Yang dimaksud studi kepustakaan meliputi bahan kepustakaan berupa bahan atau data sekunder Kesimpulan dari penelitian ini, pertama Dalam pembahasan pertama menyimpulkan, perusahaan atau pengguna jasa bongkar muat tidak melalui INAPORTNET, maka akan terjadi beberapa akibat hukum. Perusahaan atau pengguna jasa bongkar muat tidak memenuhi kewajiban untuk menggunakan INAPORTNET, sehingga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Perusahaan atau pengguna jasa bongkar muat yang tidak melalui INAPORTNET akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat tidak menggunakan sistem digital terpusat yaitu INAPORNET. kedua, Dalam pembahasan kedua menyimpulkan, penerapan INAPORTNET di pelabuhan Pangkal Balam sudah dijalankan berdasarkan surat Edaran Nomor Klasifikasi UM.006/132/9/DJPL/2019 perihal Penyampaian Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Penerapan Inaportnet untuk pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan tahun 2019. Sistem Inaportnet mengintegrasikan informasi pelabuhan standar untuk melayani kapal dan barang, serta menghubungkan seluruh instansi dan pemangku kepentingan. Melalui Inaportnet, berbagai izin kapal, seperti Surat Izin Kelayakan Berlayar, Surat Izin Kesehatan Kapal, dan Surat Bebas Karantina, dapat diurus secara online terintegrasi. Pemilik atau kapten kapal dapat mengetahui jenis dokumen, biaya, dan status izin yang dimiliki kapal mereka. Hal ini mempercepat proses perizinan dan memperlancar sandar dan keberangkatan kapal. Kata Kunci : Pelayanan Publik, INAPORTNET, Hukum Administrasi Negara. / ABSTRACT Title : Implementation of the INAPORTNET Service System at the Port of Pangkal Balam Viewed from the Perspective of state administrative law. Transporting goods by sea poses a number of risks that can be detrimental to the owner of the goods. Goods transported may shrink upon arrival due to loss, damage, or other factors. This is a significant concern for business actors who depend on ships for their transportation needs. This risk can occur due to natural factors or human negligence;; even ship accidents during transport can result in the loss of all goods. Thus, it becomes an issue to what extent the obligation to compensate the shipping company for transporting goods as contained in consumer protectionlaw exists law exists and how compensation can be applied if the ship carrying goods has an accident. This type of research employs doctrinal or normative juridical research, which pertains to the study of norms. ms. The data collection technique expected by the author is through library research. What is meant by library study includes library materials in the form of secondary materials or data. This research concludes that if companies or users of loading and unloading services do not go through INAPORTNET, there will be several legal consequences. Companies or users of loading and unloading services do not fulfill their obligations to use INAPORTNET, so it can be considered a violation of applicable regulations. Companies or users of loading and unloading services that do not go through INAPORTNET will be responsible for all losses arising from not using a centralized digital system, namely INAPORNET. Second, in Second, the discussion concludes that the port of Pangkal Balam has implemented INAPORTNET in accordance with Circular Letter Number UM.006/132/9/DJPL/2019, which pertains to the submission of the Director General of Sea Transportation's circular letter on the application of INAPORTNET for Ship and Goods Services at the port in 2019. ips and goods, the Inaportnet system integrates standardized port information and connects all agencies and stakeholders. You can process various ship permits, including the Sailing Feasibility Permit, Ship Health Permit, and Quarantine Clearance Letter, in an integrated online manner through Inaportnet. Ship owners or captains can learn about the types of documents, fees, and status of their vessels' permits. This speeds up the licensing process and facilitates ship berthing and departure. Keywords: Public Services, INAPORTNET, state administrative law.

Actions (login required)

View Item