Kepastian Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dibawah Tangan dan Perpajakan yang Berlaku Sebagai Awal Terjadinya Pengalihan Hak atas Tanah

Pardede, Jayanti Minarosa (2023) Kepastian Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dibawah Tangan dan Perpajakan yang Berlaku Sebagai Awal Terjadinya Pengalihan Hak atas Tanah. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

[img] Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Bagan_Daftar_Tabel_Abstrak)
HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (2MB)
[img] Text (BAB_I)
BABI.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (803kB)
[img] Text (BAB_II)
BABII.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (762kB)
[img] Text (BAB_III)
BABIII.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (876kB)
[img] Text (BAB_IV)
BABIV.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (733kB)
[img] Text (BAB_V)
BABV.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (431kB)
[img] Text (Daftar_Pustaka)
DaftarPustaka.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (671kB)

Abstract

Judul : Kepastian Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dibawah Tangan Dan Perpajakan Yang Berlaku sebagai Awal Terjadinya Pengalihan Hak Atas Tanah. Peralihan hak atas tanah melalui jual beli tanah yang dilakukan melalui PPJB dibawah tangan. Peralihan hak atas melalui jual beli tanah umumnya dilakukan di hadapan Notaris/PPAT namun pada penelitian ini melalui PPJB dibawah tangan. Hal tersebut menimbulkan kekaburan yaitu antara aturan pada Kitab-Kitab Undang Hukum Perdata dengan SEMA No. 4 Tahun 2016. Selain itu, Peralihan hak atas tanah melalui PPJB dikenai beberapa pajak seperti Pajak Penghasilan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, Biaya Akta Jual Beli dan Proses Balik Nama, Biaya Zona Nilai Tanah, dan Biaya Administrasi Pengelolaan oleh PT. X. Penelitian ini bertujuan menjawab dua permasalahan utama terkait kepastian hukum PPJB yang disusun secara informal dan prosedur perpajakan pada peralihan hak atas tanah melalui PPJB informal sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016. Penelitian ini bersifat hukum yuridis normatif dan menghasilkan deduksi konkret. Hasilnya antara lain: 1) PPJB informal mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdata dan berdasarkan beberapa peraturan, termasuk UU No. 1 Tahun 2011, SEMA No. 4 Tahun 2016, dan Permen PUPR No. 11/PRT/M/2019; 2) Peralihan hak atas tanah terjadi setelah penyerahan, sesuai Pasal 1459 KUHPerdata; 3) Terdapat kebingungan terkait aturan peralihan hak atas tanah dalam PPJB; dan 4) PPJB sebelum Akta Jual Beli dapat dilakukan melalui kesepakatan. Kata Kunci: Pajak, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Tanah, Hak. / Title : Legal Certainty Of Binding Sale and Purchase Agreements Under the Hand and Taxation that Applies as the Beginning Of The Transfer Of Land Rights Abstract: The transfer of land rights through PPJB is subject to several taxes such as Income Tax, Acquisition Duty for Land and/or Buildings, Deed of Sale and Name Change Process Fees, Land Value Zone Fees, and Administrative Management Fees by PT. X. This research aims to address two main issues related to the legal certainty of informal PPJB and tax procedures for the transfer of land rights through informal PPJB in accordance with Government Regulation No. 34 of 2016. This research is of a normative juridical nature and yields concrete deductions. The results include: 1) Informal PPJB refers to Article 1338 of the Civil Code and is based on several regulations, including Law No. 1 of 2011, Supreme Court Regulation No. 4 of 2016, and Ministry of Public Works and Public Housing Regulation No. 11/PRT/M/2019; 2) The transfer of land rights occurs after the handover, in line with Article 1459 of the Civil Code; 3) There is confusion regarding the regulations concerning the transfer of land rights in PPJB; and 4) PPJB before the Deed of Sale can be carried out through agreement. Keywords: Tax, PPJB, Land, Rights.

Item Type: Thesis (S2)
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
Thesis advisorTehupeiory, AartjeNIDN0314086404aartje.tehupeiory@uki.ac.id
Thesis advisorNapitupulu, Diana R. WNIDN0327096504diana.napitupulu@uki.ac.id
Additional Information: Nomor Panggil : T.A 346.043 Par k 2023
Subjects: LAW
Divisions: PROGRAM PASCASARJANA > Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Users 4172 not found.
Date Deposited: 20 Dec 2023 07:32
Last Modified: 26 Jan 2024 03:37
URI: http://repository.uki.ac.id/id/eprint/13282

Actions (login required)

View Item View Item