Analisa Yuridis Mengenai Ex Aequo Et Bono dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Naomi, Esther (2023) Analisa Yuridis Mengenai Ex Aequo Et Bono dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (925kB)
	Text (BAB_I) 9. BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_II) 10.BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB_III) 11.BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB) | Request a copy
	Text (BAB_IV) 12.BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB) | Request a copy
	Text (BAB_V) 13.BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (428kB) | Request a copy
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (352kB)

Abstract

Pada perkembangan hukum arbitrase modern, salah satu doktrin hukum yang diadopsi adalah apa yang dikenal dengan arbitrase ex aequo et bono. Hal ini tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) UU APS. Keadaan atau hal tertentu yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ini sangatlah membuat bias bagi para pihak yang menyelesaikan sengketa bisnis melalui jalur penyelesaian arbitrase. Bahkan dalam arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan ini pun akan besar kemungkinan terjadinya praktik penyelewengan kekuasaan. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan menguraikan Ex Aequo Et Bono di dalam putusan arbitrase serta mengkaji tindakan yang dapat dilakukan oleh para pihak jika arbiter memutus berdasarkan Ex Aequo Et Bono namun tidak disepakati oleh para pihak. Penelitian ini didasarkan pada suatu penelitian hukum normative, yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Atau penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Kesimpulan dari penelitian ini adalah para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono), dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Serta jika arbiter memutus berdasarkan Ex Aequo Et Bono namun tidak disepakati para pihak, maka para pihak dapat mengajukan pembatalan putusan arbitrase. / In the development of modern arbitration law, one of the legal doctrines adoped is what is known as ex aequo et bono arbitration. This is stated in article 56 paragraph (1) of the APS Law. Certain conditions or matters reffered to in Article 56 of Law no. 30 of 1999 is very biased towards parties who resolve business disputes through arbitration. Even if arbitrators are given the freedom to give decisions based on justice and propriety , ther is a high possibility of abuse of power. Based on the problems that have been raised, the aim of this research is to analyze and describe Ex Aequo Et Bono in arbitration decisions and examine the actions that can be taken by the parties if the arbitrator decides based on Ex Aequo Et Bono but is not agreed upon by the parties. This research is based in normative legal research, which examines laws that are conceptualized as norms or rules that apply in society, and become a reference for everyone’s behavior. Or research carried out by examining library materials or secondary data alone. The coclusion of this research is that the parties can enter into an agreement to determine thath the arbitrator in deciding the case must be based on legal provisions or in accordance with a sense of justice and propriety (ex aequo et bono), in the event thath the arbitrator is given the freedom to give a decision based on justice and propriety then statutory regulations can be set aside. And if the arbitrator decides based on Ex Aequo Et Bono but is not agreed upon by the parties, then the parties can apply for cancellation of the arbitration decision.

Actions (login required)

View Item