Kedudukan Hukum Wali Amanat Mewakili Pemegang Obligasi di dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaranutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 121/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst)

Siahaan, Benny Irfan (2022) Kedudukan Hukum Wali Amanat Mewakili Pemegang Obligasi di dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaranutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 121/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst). S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

A. Nama : Benny Irfan Siahaan B. NIM : 1802190027 C. Judul : KEDUDUKAN HUKUM WALI AMANAT MEWAKILI PEMEGANG OBLIGASI DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG - Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Pada Negeri Jakarta Pusat Nomor: 121/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. D. Jumlah halaman : 89 halaman E. Kata Kunci : Kepailitan, Pasar Modal, Obligasi, Wali Amanat F. Isi Abstrak : Dalam dunia investasi, pelaku usaha memerlukan dana untuk mengembangkan usahanya. Banyak sumber pendanaan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha, misalnya penerbitan surat utang (Obligasi) oleh Emiten. Setelah proses penerbitan Obligasi, Emiten wajib membuat kontrak perwaliamanatan, dimana dalam kontrak tersebut dicantumkan peran Wali Amanat sebagai pihak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik didalam maupun diluar pengadilan. Walaupun Obligasi dianggap investasi yang paling aman, namun memiliki resiko gagal bayar. Disinilah Wali Amanat memiliki tanggung jawab mewakili kepentingan Pemegang Obligasi apabila Emiten wanprestasi. Namun pada praktiknya, selalu ada ada penyimpangan dari tugas dan tanggung jawab Wali Amanat yang dapat diperankan pihak lain. Misalnya dalam ranah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hanya Wali Amanat berperan sebagai kreditur mewakili Pemegang Obligasi, bukan pihak lain maupun kuasa hukum pemegang Obligasi. Penelitian ini mengkaji tentang dimana ranah Wali Amanat sebagai pihak yang mewakili pemegang kepentingan Pemegang Obligasi, ketika terjadinya masalah hukum khususnya dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berpedoman pada normanorma hukum yang terdapat pada peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan serta literatur-literatur yang ada yang menganalisa hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan yaitu Putusan Nomor 121/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst. G. Daftar Acuan : 36 Buku H. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H. 2. Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H./ A. Name : Benny Irfan Siahaan B. NIM : 1802190027 C. Title : KEDUDUKAN HUKUM WALI AMANAT MEWAKILI PEMEGANG OBLIGASI DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG - Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Pada Negeri Jakarta Pusat Nomor: 121/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. D. Togal Pages : 89 Pages E. Key Words : F. Abstract : In the investment world, business actors need funds to develop their businesses. There are many sources that can be done by business actors, for example the issuance of debt securities (bonds) by the Issuer. After the Bonds issuance process, the Issuer is required to make a trustee contract, in which the contract includes the role of the Trustee as a party representing the interests of the Bondholders, both inside and outside the court. Although bonds are considered the safest investment, they carry the risk of default. This is where the Trustee has the responsibility to representthe interests of the Bondholders if the Issuer defaults. However, in practice, there are always deviations from the duties and responsibilities ofthe Trustee which can be played by other parties. For example in the realmof Suspension of Payment. Only the Trustee acts as a creditor representing the Bondholders, not other parties or attorneys for the Bondholders. This study examines the realm of the Trustee as a party representing shareholders in the Bonds, the occurrence of legal problems, especially in the Suspension of Payment. This research is a normative juridical research, namely research that is guided by the legal norms contained in legislation, court decisions and the existing literature that analyzes the law decided by judges through the court process, adjudication number 121/Pdt.Sus - PKPU/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst. G. Book Reference List : 36 Books H. Supervising Lecturers :1. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H. 2. Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H

Actions (login required)

View Item