Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat (Studi Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2018/Pn. Mam)

Medan, Feliks Suwandri (2022) Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat (Studi Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2018/Pn. Mam). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulAbstrakDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarLampiran.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BABIII) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BABIV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BABV) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Akhir-akhir ini di daerah seringkali terjadi sengketa tanah adat dalam hal kepemilikan dan penguasaan tanah. Sengketa yang sering kali muncul di daerah tersebut adalah sengketa perdata yang berkenaan dengan masalah tanah di antara warganya dalam hal pemilikan dan penguasaan tanah. Sengketa-sengketa tersebut bersumber dari tanah-tanah hak ulayat, atau obyeknya hak ulayat, salah satu diantaranya adalah sengketa antara Tammauni sebagai Pue Ballung dengan Salima di Kabupaten Mamuju. Berdasarkan hal inilah keberadaan tanah-tanah ulayat milik masyarakat adat haruslah di lindungi, karena bagaimanapun masyarakat adat keberadaannya masih di akui dalam hukum nasional. Maka diperlukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan tanah-tanah ulayat lainnya yang ada saat ini. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat di indonesia dan penerapan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat (Studi Putusan No:12/Pdt.G/2018/PN.Mam). Dalam penulisan ini digunakan metode penulisan dengan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan data primair dari undang-undang dan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat telah diakui sepanjang keberadaannya masih ada, sebagaimana telah diatur dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan pasal 3 UUPA, serta hak ulayat masyarakat hukum adat mamuju telah terlindungi dengan baik . Penerapan perlindungan hak ulayat sebagaimana putusan majelis hakim Mamuju (Studi Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2018/PN. Mam), sudah sesuai peratuan perundang-undangan yang memenangkan Tammauni sebagai Pue Ballung, atas dasar fakta-fakta sejarah dan struktur kepemimpinan masyarakat hukum adat serta keberadaan masyarakat humum adat mamuju telah ada sebelum lahirnya UUPA./ In recent years, customary land disputes often occur in the area of land ownership and control. Disputes that often arise in the area are civil disputes relating to land issues between citizens in terms of ownership and control of land. These disputes originate from customary land rights, or the object is customary rights, one of which is the dispute between Tammauni as Pue Ballung and Salima in Mamuju Regency. Based on this, the existence of customary lands belonging to indigenous peoples must be protected, because after all, their existence is still recognized in national law. Therefore, further studies and research are needed on the protection of other existing customary lands. The formulation of the problem in this thesis is the legal protection of customary law communities in Indonesia and the application of the protection of customary rights of indigenous peoples (Judge's Decision No. 12/Pdt.G/PN). In this writing, the writing method is used with a normative juridical study of literature, with primary data from the law and secondary data obtained through library research. The results of the study show that legal protection for customary law communities has been recognized as long as its existence still exists, as It has been regulated in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution and Article 3 of the UUPA, and the customary rights of the Mamuju customary law community have been well protected as determined by the Mamuju panel of judges (Study Decision Number: 12/Pdt.G/2018/PN. Mam), who won Tammauni as Pue Ballung, on the basis of historical facts and the leadership structure of the customary law community and the existence of the Mamuju customary law community that existed before the birth of the UUPA.

Actions (login required)

View Item