Kewenangan Imigrasi Dan Penanganan Pekerja Asing Di Indonesia (Suatu Perbandingan Terhadap Ketentuan Imigrasi Di Amerika Serikat)

Sutphin, Anita Sabara (2022) Kewenangan Imigrasi Dan Penanganan Pekerja Asing Di Indonesia (Suatu Perbandingan Terhadap Ketentuan Imigrasi Di Amerika Serikat). S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) Halamancover-HlmnPengesahan-Daftarisi-Abstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (609kB)
	Text (BAB_II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (383kB)
	Text (BAB_III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (620kB)
	Text (BAB_IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (671kB)
	Text (BAB_V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (284kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (537kB)
	Text (Lampiran) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (376kB)

Abstract

Tenaga ahli dibidang tertentu sangat dibutuhkan oleh Indonesia pada masa pembangunan yang sedang digiatkan saat ini, memicu perusahaan-perusahaan swasta nasional mendatangkan pekerja asing dengan kehalian tertentu. Kebutuhan tenaga ahli dari luar untuk pembangunan nasional berkaitan dengan ketenagakerjaan di Indonesia, merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Kehadiran pekerja asing adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan karena Indonesia saat ini membutuhkan tenaga ahli asing yang memiliki kehalian dalam hal teknologi untuk alih teknologi guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif komparatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskripstif yang bersifat yuridis normative dan menggunakan teknik pengumpulan data secara sekunder untuk melakukan analisis terhadap permasalahan melalui norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebelum masuk dan bekerja di Indonesia, para pekerja asing diwajibkan untuk mendapatkan pengesahan dengan cara mengajukan permohonan secara online atau daring untuk mendapatkan antrian online RPTKA dan memegang RPTKA sebagai bukti telah mendapatkan izin untuk menjadi Pekerja Asing di Indonesia. Berbeda dengan negara Amerika Serikat dimana semua perusahaan di Amerika Serikat diminta untuk memastikan bahwa seluruh karyawannya dapat bekerja secara sah. Apabila seseorang bukan warga negara atau penduduk tetap yang sah di Amerika Serikat, maka mereka akan memerlukan izin untuk bekerja secara resmi yang dikenal dengan Dokumen Otorisasi Tenaga Kerja (Employment Authorization Document) untuk membuktikan kelayakan bekerja di Amerika Serikat. Dalam praktek hukum dan kebijakan mengenai TKA Indonesia memiliki beberapa peraturan tentang pekerja asing yang sering mengalami pembaruan, hingga saat ini Pekerja Asing berpacu pada Peraturan Presiden No.34 Tahun 2021 tentang pekerja asing yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Berbeda halnya dengan Amerika Serikat yang cenderung menambah hukum federal daripada memperbarui aturan tentang pekerja asing yang berlaku. Tenaga ahli yang didatangkan dari luar negeri oleh perusahaan pemerintah/swasta hendaknya benarbenar tenaga ahli yang terampil sehingga dapat membatu proses pembangunan ekonomi dan teknologi di Indonesia. Untuk itu proses alih teknologinya kepada TKI baik dalam jalur menajerial maupun profesionalnya harus mendapat pengawasan yang ketat dengan memberikan sertifikasi kepada tenaga ahli tersebut. Sedangkan pekerja asing di Amerika Serikat hanya memerlukan visa H1B atau visa H2B dengan masa tinggal 3 tahun dan perpanjangan 1 kali dengan total 6 tahun. Kata Kunci : Hukum, Kebijakan, Pekerja Asing./ Indonesia urgently needs experts in specific fields during the current development period, which triggers national private companies to bring in foreign workers with specific skills. The need for external experts for national development related to employment in Indonesia is a need that must be met. The presence of foreign workers is a much-needed requirement because Indonesia currently requires foreign experts with expertise in technology to transfer technology to improve the capabilities of Indonesian human resources. The research method used in this study is a comparative qualitative method. This research was conducted with a qualitative method with a descriptive approach that is juridical normative and uses secondary data collection techniques to analyze problems through legal norms contained in the laws and regulations in Indonesia. Before entering and working in Indonesia, foreign workers must obtain authorization by submitting an application online or online to get the RPTKA online queue and holding the RPTKA as proof of obtaining permission to become a Foreign Worker in Indonesia. In contrast to the United States, where all companies in the United States are required to ensure that all employees can work legally. Suppose a person is not a citizen or legal permanent resident in the United States. In that case, they will need a valid work permit known as an Employment Authorization Document to prove eligibility to work in the United States. In practice, law, and policy regarding foreign workers, Indonesia has several regulations that are frequently updated. Until now, foreign workers are based on Presidential Regulation No. 34 of 2021 concerning foreign workers, which is a derivative of the Job Creation Act. Unlike the case with the United States, which tends to add federal laws rather than update the rules on foreign workers that apply. Experts brought in from abroad by government/private companies should really be skilled experts so that they can help the process of economic and technological development in Indonesia. For this reason, the process of transferring technology to TKI, both in managerial and professional lines, must receive strict supervision by providing certification to these experts. Meanwhile, foreign workers in the United States only need an H1B visa or an H2B visa with a period of stay of 3 years and an extension of 1 time for a total of 6 years. Keywords: Law, Policy, Foreign Labours

Actions (login required)

View Item