Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Lukas Saragih, Tuan Naik Stepen (2018) Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi) HalJudulAbstrakDaftarIsi.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (412kB)
	Text (BAB_III) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (476kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (472kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (397kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (180kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (268kB)

Abstract

Tesis ini membahas bagaimana penerapan klausula baku yang dilarang didalam suatu kegiatan usaha yang cenderung melemahkan konsumen , apakah implikasi pasal 18 Undang – Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”), dan bagaimana bentuk sanksi atau hukuman terhadap para pelaku usaha yang menggunakan klausula baku yang dilarang tersebut dalam kegiatan usahanya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai datanya. Penulisn tesis ini merupakan upaya untuk menggambarkan penggunaan klausula baku oleh pelaku usaha didasarkan pada prinsip – prinsip keadilan tanpa mengecoh apalagi melemahkan konsumen yang pada akhirnya harus berlaku mutlak dan memliki keterbatasan dan mempertimbangkan asas –asas pokook dalam hokum perjanjian yaitu konsensualisme , itikad baik, dan asas keseimbangan. Penggunaan klausula baku menimbulkan kerugian bagi konsumen sehingga membutuhkan campur tangan pemerintah , diantaranya melalui regulasi yaitu dibentuknya UUPK yang mengatur dan memaksimalkan perlindungan konsumen dari penggunaan klausula baku tidak wajar/adil. Hasil penelitian menunjukkan banyak klausula baku yang isinya merugikan konsumen dalam berbagai dokumen dan kontrak disebabkan penyalahgunaan keadaan diaman konsumen sedang dalam posisi membutuhkan barang / jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha tersebut. Penelitian menunjukan Pemerintah sebagai penyeimban kepentingan konsumen dan pelaku usaha belum berperan maksimal dalam kenyataan. Regulasi belum diimplementasikan dengan baik, dan fungsi lembaga BPSK dalam mengawasi klausula baku belum maksimal. Penggunaan Klausula baku dalam harus mengacu pada pertaturan dan mencerminkan keadilan agar dapat mempunyai kekuatan hukum. Kata kunci: Klausula Baku, Perlindungan Konsumen /This thesis discusses how to apply the standard clauses involved in a business activity that melts consumers, whether applying article 18 of Law Number 18 of 1999 concerning Consumer Protection ("UUPK"), and using research on the form of agreements or links between business actors which uses the expected raw clause in its business activities. This research is a qualitative research with library research method with secondary data as the data. The author considers this thesis is supportive for understanding the use of standard clauses by business protection based on the principles of justice without deceiving expanding consumers who ultimately must comply with and consider the principles of the principal for the law of consensualism, good faith, and the principle of balance. The use of raw clauses that affect consumers and thus need government intervention, needs to go through the regulations that shape it. UUPK which approves and enhances consumer protection from the use of clauses that are not fair / reasonable. The results show that many standard clauses have the potential to harm consumers in a variety of documents and contracts that account for the situation when consumers are in the position of needing goods / services offered by these business actors. Research shows that the Government as a counterpart to the interests of consumers and businesses has not reached the maximum in the challenge. The regulations have not been implemented properly, and the function of BPSK institutions in setting standard clauses is not yet optimal. The use of raw clauses must be maintained in regulations and reflections so that they can have legal force. Keywords: Standard Clause, Consumer Protection

Actions (login required)

View Item