Pertanggungjawaban Pidana Direksi Atas Terbitnya Cek Kosong Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 219 K/Pid/2016

Mantow, Heni Angelina Deborah (2021) Pertanggungjawaban Pidana Direksi Atas Terbitnya Cek Kosong Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 219 K/Pid/2016. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

[img] Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi)
HalJudulAbstrakDaftarIsi.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (871kB)
[img] Text (BAB_I)
BABI.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (497kB)
[img] Text (BAB_II)
BABII.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (535kB)
[img] Text (BAB_III)
BABIII.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (496kB)
[img] Text (BAB_IV)
BABIV.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (368kB)
[img] Text (BAB_V)
BABV.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (193kB)
[img] Text (Daftar_Pustaka)
DaftarPustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (190kB)
[img] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (333kB)

Abstract

Nama : Heni Angelina Deborah Mantow NIM : 1802190048 Judul : Pertanggungjawaban Pidana Direksi Atas Terbitnya Cek Kosong Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 219 K/Pid/2016 Perjanjian atau kontrak yang melahirkan perikatan, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati sebelumnya (wanprestasi), maka prestasi yang harus dibayar tidak dilakukan dengan sendirinya sehingga hak pihak lain tidak terwujud dan hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Perjanjian yang bermasalah dan mengarah ke wanprestasi ini sering didasari dengan tindak pidana penipuan baik tindak pidana penipuan atas dokumen palsu, nama palsu, tanda tangan palsu atau yang lebih sering didengar adalah tindak pidana penipuan atas cek kosong yang diterbitkan salah satu pihak sebagai alat pembayaran untuk melakukan suatu kewajiban yang harus dipenuhi salah satu pihak tersebut. Atas latar belakang tersebut maka permasalahan yang diambil adalah sebagai berikut : Bagaimana Penyelesaian atas Penipuan Cek Kosong dilihat dari perspektif Hukum Pidana? Dan Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Cek Kosong dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 219 K/PID/2016? Metode penelitian yang digunakan dalam permasalahan tersebut adalah metode penelitian yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif analisis, pengumpulan data dengan dengan studi kepustakaan, sedangkan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Berdasarkan analisis perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan penanggung jawab PT Brent Securities dan juga penerbitcek kosong, telah memenuhi Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan) dan membuat orang lain tergerak untuk memberikan suatu barang atau berutang atau menghilangkan utang. Sehingga penyelesaian tindak pidana penipuan atas cek kosong dalam perspektif hukum pidana adalah sanski pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa. Terhadap permasalahan mengenai perlindungan hukum atas pemegang cek kosong, perlindungan hukum yang didapat oleh para nasabah sebagai pemegang cek kosong selain penyelesaian secara pidana juga perlindungan hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atas kerugian yang didapat oleh para nasabah. Kata kunci: Hukum Pidana, Tindak Pidana Penipuan, Cek Kosong./ Name : Heni Angelina Deborah Mantow NIM : 1802190048 Title : Criminal Accountability of Directors for the Issuance of Blank Cheque Supreme Court Decision Number: 219 K / Pid / 2016 An agreement or contract that gives birth to an engagement, if one of the parties does not fulfill its agreed obligations (default), the performance to be paid is not done by itself so that the rights of the other party do not materialize and this will result in losses for the other party. This problematic and non-performing agreement is often based on a criminal act of fraud, whether it is fraud for false documents, fake names, fake signatures or what is more commonly heard is fraud on blank cheque issued by one of the parties as a means of payment for making payments. an obligation that must be fulfilled by one of the parties. Against this background, the problems taken are as follows: How is the settlement of blank cheque fraud seen from the perspective of Criminal Law? And How is the Legal Protection for Blank Cheque Holders in the Supreme Court Decision Number: 219 K / PID / 2016? The research method used in this problem is the normative juridical research method, the nature of the descriptive analysis research, the data collection by using literature study, while the conclusion is drawn using deductive logic. Based on the analysis of the actions carried out by the Defendant who was the person in charge of PT Brent Securities and also the issuer of the blank cheque, had fulfilled Article 378 of the Criminal Code, the elements of which were to benefit himself or another person against the law, by using one or more of fraud (fake name, fake dignity / false circumstances, gimmicks and a series of lies) and make other people move to give something or get into debt or eliminate debt. So that the settlement of the criminal act of fraud on blank cheque in the perspective of criminal law is a criminal penalty imposed by the judge on the defendant. Regarding the problem of legal protection for blank cheque holders, the legal protection obtained by customers as blank cheque holders in addition to criminal settlement is also legal protection by filing a lawsuit in court for losses incurred by customers. Keywords: Criminal Law, Fraud, Blank Cheque

Item Type: Thesis (S2)
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
Thesis advisorPanggabean, Mompang L.NIDN304026301UNSPECIFIED
Thesis advisorHutahaean, ArmunantoUNSPECIFIEDantoht@yahoo.com
Subjects: LAW
Divisions: PROGRAM PASCASARJANA > Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Mr Sahat Maruli Tua Sinaga
Date Deposited: 23 Jun 2022 08:44
Last Modified: 23 Jun 2022 08:44
URI: http://repository.uki.ac.id/id/eprint/8168

Actions (login required)

View Item View Item