Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan

Rajagukguk, Blucer Welington (2021) Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi) HalJudulAbstrakDaftarIsi.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (8MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (495kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (495kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (934kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (378kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (218kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (357kB)

Abstract

Nama : Blucer Welington Rajagukguk NIM : 1902190043 Judul : Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan Kata Kunci : Perppu Nomor 1 Tahun 2020, Badan Pemeriksa Keuangan, Konstitusionalitas, Covid-19 Penerbitan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan atas Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengakibatkan perubahan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam pengelolaan keuangan negara. Perubahan tersebut memunculkan berbagai perdebatan yang mempertanyakan keabsahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 secara konstitusional. Penerbitan Undang- Undang yang berasal dari Perppu tersebut juga dapat berpengaruh terhadap BPK sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui: (1) konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; dan (2) implikasi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terhadap kewenangan BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Teori yang dijadikan acuan utama dalam penelitian ini yaitu teori konstitusi, teori kewenangan, dan teori pemeriksaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU penerbitan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berasal dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020 telah memenuhi asas konstitusionalitas pembentukan peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi dalam due process disahkannya Perppu menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah melewati tahap legislative review dalam mekanisme check and balances DPR terhadap Presiden. Implikasi penerbitan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terhadap kewenangan pemeriksaan BPK antara lain timbulnya permasalahan-permasalahan terkait pemeriksaan pengadaan barang dan jasa, dinamika perubahan peraturan, dan permasalahan dalam pelaksanaan prosedur pemeriksaan pada masa pandemi Covid- 19. Dari sisi prosedur pemeriksaan, dalam situasi pandemi Covid-19, pemeriksa BPK sulit untuk menerapkan prosedur eksaminasi secara menyeluruh. Respon BPK terhadap implikasi hukum tersebut antara lain menyusun panduan pemeriksaan (tiga paket pedoman pemeriksaan pada masa darurat), melaksanakan prosedur pemeriksaan jarak jauh dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, dan memitigasi risiko pemeriksaan atas penerapan prosedur alternatif tersebut./ Name : Blucer Welington Rajagukguk NIM : 1902190043 Title : The Constitutionality of Law Number 2 of 2020 regarding the stipulation of Perppu Number 1 of 2020 and Its Legal Implications For Supreme Audit Board of Republic of Indonesia (BPK) Keyword : Perppu, Supreme Audit Board of Republic of Indonesia (BPK), Constitutionality, Covid-19,. The issuance of Law Number 2 of 2020 regarding the stipulation of Perppu Number 1 of 2020 resulted in changes in state financial policy and financial system stability in the management of state finances. The amendment has raised various debates that question the constitutionality of Law Number 2 of 2020. The issuance of Law Number 2 of 2020 also affects the Supreme Audit Board of Republic of Indonesia (BPK) as a state institution that has the authority to examine the management and responsibility of state finances. This research is an effort to find out: (1) the constitutionality of Law Number 2 of 2020; and (2) the legal implications of Law Number 2 of 2020 on the authority of the BPK in the implementation of audits of the management and accountability of state finances. The theories used as the main reference in this research are constitutional theory, authority theory and auditing theory. The research method used is normative legal research which is carried out by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique of collecting data is through literature study and focus group discussions. This research results show that the issuance of Law Number 2 of 2020 that originated from Government Regulation in Literature of Law or “Perppu” Number 1 of 2020 has met the principle of constitutionality in the formation of statutory regulations. Perppu Number 1 of 2020 has been passed into Law Number 2 of 2020 which means that the Perppu has passed the legislative review stage in the DPR's check and balance mechanism against the President. The implications of the issuance of Law Number 2 of 2020 on BPK's audit authority include the emergence of problems related to the inspection of goods and services procurement, the dynamics of regulatory changes, and problems in implementing audit procedures during the Covid-19 pandemic. In terms of audit procedures, in a situation with the Covid-19 pandemic, it is difficult for BPK’s auditor to implement a comprehensive audit procedure. BPK's response to these legal implications includes formulating audit guidelines during an emergency, implementing remote audit procedures by optimizing the use of information technology, and mitigating the risk of auditing for implementing these alternative procedures.

Actions (login required)

View Item