Kedudukan Partai Politik Terhadap Hak Konstitusional Rakyat Untuk Memilih Pemimpin Pada Pemilihan Umum Berdasarkan Aspek Keadilan

Pasaribu, Tomu Augustinus (2022) Kedudukan Partai Politik Terhadap Hak Konstitusional Rakyat Untuk Memilih Pemimpin Pada Pemilihan Umum Berdasarkan Aspek Keadilan. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Dartar_Isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_Lampiran_Abstrak) HalJudulAbstrakDartarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarLampiran.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (555kB)
	Text (BAB_II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (417kB)
	Text (BAB_III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (534kB)
	Text (BAB_IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (430kB)
	Text (BAB_V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (57kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (331kB)

Abstract

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas partai politik terhadap hak konstitusional rakyat termasuk pemenuhannya oleh Pemimpin yang dipilih melalui Pemilihan Umum berdasarkan aspek keadilan. Hak untuk memilih dan dipilih adalah hak dasar masyarakat dalam negara demokratis yang diwujudkan dalam pemilihan umum wakil-wakil rakyat dari partai politik. Rakyat dengan hak konstitusionalnya bertindak sebagai pemilih yang menggunakan hak konstitusionalnya dan partai politik sebagai peserta pemilu yang melalui kader-kader terpilih menentukan kebijakan dan program yang menentukan garis kebijakan negara. Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini adalah: 1). Bagaimana posisi partai politik terhadap hak konstitusional rakyat dalam hal keadilan? 2) Apakah pemenuhan hak konstitusional rakyat oleh Pemimpin yang dipilih dalam Pemilihan Umum sesuai dengan aspek keadilan? Peneliti menggunakan data sekunder dan teori keadilan serta teori kontrak sosial, teroi keadilan dan teori konstitusi untuk membedah permasalahan dalam tesis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan perlindungan konstitusional rakyat oleh pemimpin yang dipilih melalui pemilu nasional tidak sesuai dengan aspek pemerataan. Hal ini dikarenakan kurangnya efektivitas pemerintahan akibat ketidakmampuan presiden mengelola dukungan dari koalisi partai politik yang mendukung pemerintah dan ketidakmampuan presiden untuk berkomunikasi dan melobi politik dengan parlemen. Hal tersebut menyebabkan hak-hak politik rakyat dalam pemilihan umum tidak sesuai dengan aspek keadilan. Katakunci : hak-hak konstitusional; partai politik; pemilihan; pemimpin./ This thesis seeks to assess political parties' capacity to uphold people's constitutional rights, including the fulfillment of those rights by leaders elected in general elections on the basis of aspects of justice. In a democratic country, the right to vote and be elected is a fundamental right of the people, manifested in the general election of people's representatives from political parties. People with constitutional rights act as voters who exercise their constitutional rights, and political parties as election participants who determine policies and programs that determine the line of state policy through elected cadres. The issues addressed in this thesis are as follows: 1) What is the position of political parties in terms of the people's constitutional rights in terms of justice? 2. Is the fulfillment of the people's constitutional rights by the Leader elected in the General Election consistent with the aspect of justice? To dissect the problems in this thesis, the researcher employs secondary data and the theory of justice, as well as the theory of social contract, the theory of justice, and the theory of the constitution. The study's findings indicate that leaders elected through national elections are not fulfilling the people's constitutional protection in an equitable manner. This is due to the government's inability to manage support from the coalition of political parties that support the government, as well as the president's inability to communicate and lobby politics with parliament. As a result, the people's political rights in general election are incompatible with the concept of justice. Keywords : Constitutional rights; political parties; elections; leader

Actions (login required)

View Item