ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK DALAM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE OLEH DJP PADA PROSES PEMERIKSAAN PAJAK=ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR TAXPAYERS IN THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE BY THE DGT IN THE TAX AUDIT PROCESS

Sembiring Meliala, Rudi (2026) ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK DALAM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE OLEH DJP PADA PROSES PEMERIKSAAN PAJAK=ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR TAXPAYERS IN THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE BY THE DGT IN THE TAX AUDIT PROCESS. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (552kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (441kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (587kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (548kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (365kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (421kB)

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mendorong transformasi digital dalam administrasi perpajakan, termasuk pada proses pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penggunaan AI mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan pajak, namun juga menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan hukum, kepastian hukum, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam penggunaan AI pada pemeriksaan pajak serta mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif yuridis dengan penafsiran hukum serta penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam penggunaan AI pada pemeriksaan pajak masih bertumpu pada ketentuan umum hukum perpajakan dan hukum administrasi negara karena belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur penggunaan AI. Pertanggungjawaban penggunaan AI tetap berada pada pejabat pemeriksa pajak, sedangkan mekanisme pengawasan yang ada belum mampu mengakomodasi risiko seperti bias algoritma, kurangnya transparansi, dan keterbatasan akses informasi bagi wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang mengatur penggunaan AI dalam administrasi perpajakan disertai mekanisme pertanggungjawaban, pengawasan, transparansi algoritma, dan human oversight untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi wajib pajak./Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu 34 Tabel 2. Orisinalitas Penelitian 36   ABSTRAK Judul Tesis: Analisis Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penggunaan Artificial Intelligence oleh DJP pada Proses Pemeriksaan Pajak Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mendorong transformasi digital dalam administrasi perpajakan, termasuk pada proses pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penggunaan AI mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan pajak, namun juga menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan hukum, kepastian hukum, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam penggunaan AI pada pemeriksaan pajak serta mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif yuridis dengan penafsiran hukum serta penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam penggunaan AI pada pemeriksaan pajak masih bertumpu pada ketentuan umum hukum perpajakan dan hukum administrasi negara karena belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur penggunaan AI. Pertanggungjawaban penggunaan AI tetap berada pada pejabat pemeriksa pajak, sedangkan mekanisme pengawasan yang ada belum mampu mengakomodasi risiko seperti bias algoritma, kurangnya transparansi, dan keterbatasan akses informasi bagi wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang mengatur penggunaan AI dalam administrasi perpajakan disertai mekanisme pertanggungjawaban, pengawasan, transparansi algoritma, dan human oversight untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, Artificial Intelligence, Pemeriksaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak.   ABSTRACT Thesis Title: Analysis of Taxpayers’ Legal Protection in the Use of Artificial Intelligence by the Directorate General of Taxes in the Tax Audit Process Advances in Artificial Intelligence (AI) have driven digital transformation in tax administration, including in the tax audit process conducted by the Directorate General of Taxes (DJP). The use of AI can enhance the effectiveness and efficiency of tax audits, but it also raises legal issues related to legal protection, legal certainty, accountability, and oversight. This study aims to analyze the forms of legal protection and guarantees of legal certainty for taxpayers in the use of AI in tax audits, as well as the mechanisms for accountability and oversight. This study is a normative legal study employing a statutory approach, a historical approach, and a conceptual approach. The data used consist of primary, secondary, and tertiary legal sources obtained through a literature review and analyzed using qualitative legal analysis, legal interpretation, and deductive reasoning. The results of the study indicate that legal protection and legal certainty for taxpayers regarding the use of AI in tax audits still rely on general provisions of tax law and administrative law, as there are currently no specific regulations governing the use of AI. Responsibility for the use of AI remains with tax auditors, while existing oversight mechanisms are not yet capable of addressing risks such as algorithmic bias, lack of transparency, and limited access to information for taxpayers. Therefore, specific regulations governing the use of AI in tax administration are needed, accompanied by mechanisms for accountability, oversight, algorithmic transparency, and human oversight to ensure legal protection and legal certainty for taxpayers.

Actions (login required)

View Item