IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG MELALUI FINTECH OLEH ISTERI YANG BERADA DALAM CURATELE (DI BAWAH PENGAMPUAN) TANPA SEPENGETAHUAN SUAMI

Pakpahan, Daniel S (2026) IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG MELALUI FINTECH OLEH ISTERI YANG BERADA DALAM CURATELE (DI BAWAH PENGAMPUAN) TANPA SEPENGETAHUAN SUAMI. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (545kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (763kB)
	Text BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (506kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (540kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (438kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (425kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perjanjian khususnya utang piutang melalui fintech yang dibuat oleh seseorang yang berstatus Curatele (di bawah pengampuan), kedua untuk mengetahui akibat hukum atas perjanjian oleh seseorang yang berstatus Curatele (di bawah pengampuan) terhadap para pihak dan harta bersama dalam suatu pernikahan. Penelitian ini mengaitkan kepada peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel dan bahan hukum lain yang berkaitan. Dalam menganalisis data menggunakan data-data yang terkumpul kemudian diuraikan melalui kalimat- kalimat yang efektif, teratur, logis sehingga menjawab tiap rumusan masalah. Tujuan penelitian ini juga mengkaji lebih dalam akibat hukum ketika terdapat seorang isteri di bawah pengampuan membuat suatu perjanjian utang piutang melalui fintech dengan rezim harta perkawinan dan persetujuan suami dan tidak adanya norma yang secara eksplisit menyatakan perjanjian yang dibuat tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan serta sejauh mana perjanjian utang piutang tersebut mengikat harta bersama dalam perkawinan. Kesimpulan dari penelitian ini, pertama adalah bahwa suatu perjanjian utang piutang melalui fintech yang dibuat oleh seorang isteri yang berada dalam status Curatele (di bawah pengampuan) tanpa sepengetahuan pengampunya yaitu suami, tidak memenuhi syarat subjektif mengenai kecapakan bertindak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 1330 dan Pasal 1446 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki sifat dapat dibatalkan (voidable). Kedua, akibat hukum terhadap para pihak dalam hal ini seperti kreditur dalam suatu perjanjian utang piutang, wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (Prudential Principle) dan Know Your Customer dan apabila terjadi kegagalan verifikasi dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian, adapun terhadap suami sebagai pengampu, dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan tindakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan implikasi terhadap harta bersama./The objectives of this study are twofold: first, to examine the validity of a specific agreement, particularly a debt-receivable agreement conducted through financial technology (fintech), entered into by an individual under curatorship (curatele); and second, to analyze the legal consequences arising from such an agreement executed by a person under curatorship with respect to the contracting parties and the joint marital property. This research refers to statutory regulations, textbooks, journals, articles, and other relevant legal materials. In analyzing the data, the collected information is systematically presented through effective, coherent, and logical exposition in order to address each identified issue. This study further aims to examine in greater depth the legal ramifications when a wife under curatorship enters into a debt-receivable agreement via fintech, particularly in the context of the marital property regime and the requirement of spousal consent, as well as the absence of any explicit legal provision declaring such agreements null and void or voidable, and the extent to which such debt-receivable agreements are binding upon the joint marital property. The conclusions of this research are as follows: First, a debt-receivable agreement conducted through fintech by a wife under curatorship, without the knowledge of her guardian, namely her husband, fails to satisfy the subjective requirement of legal capacity to act as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code in conjunction with Articles 1330 and 1446 thereof, rendering such agreement voidable. Second, the legal consequences for the parties involved, particularly the creditor in the debt-receivable agreement, require the creditor to apply the prudential principle and the Know Your Customer principle; any failure to conduct adequate verification may be classified as negligence. As for the husband in his capacity as guardian, liability may be sought on the basis of an unlawful act (Perbuatan Melawan Hukum) under Article 1365 of the Indonesian Civil Code and the implications for the joint marital property.

Actions (login required)

View Item