Pidana Denda Sebagai Ultimum Remedium Bagi Pengusaha Yang Tidak Membuat Peraturan perusahaan Di Bidang Ketenagakerjaan

Jakson, Rolas (2026) Pidana Denda Sebagai Ultimum Remedium Bagi Pengusaha Yang Tidak Membuat Peraturan perusahaan Di Bidang Ketenagakerjaan. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (458kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (522kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (463kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (499kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (327kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (343kB)

Abstract

Kepatuhan pengusaha terhadap hukum tidak terbatas pada bisnis yang dilakukan, melainkan juga berhubungan dengan ketenagakerjaan. Salah satu kepatuhan hukum yang wajib dilakukan oleh pengusaha adalah membuat Peraturan perusahaan (PP) terutama bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang. Penegakan hukum yang berhubungan dengan ketenagakerjaan bersifat subsidiaritas, yaitu didahului dengan sanksi perdata atau sanksi administratif dan kemudian sanksi pidana sebagai jalan terakhir atau ultimum remedium. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah negara kesejahteraan (welfare state) dan kepastian hukum karena pengusaha adalah penggerak ekonomi suatu negara dengan kegiatan bisnis yang dilakukan dan berdampak ekonomi dan perlindungan bagi pekerja yang bekerja pada pengusaha tersebut. Kerjasama kolektif keduanya menciptakan kesejahteraan. Dalam teori tersebut, kesejahteraan pengusaha dan pekerja tidak efektif apabila pemerintah tidak dilibatkan. Oleh karena itu pemerintah berperan menerbitkan suatu Peraturan yang mengikat guna terjaminnya hak dan kewajiban pengusaha dengan pekerja secara berimbang, salah satunya mewajibkan pengusaha membuat Peraturan perusahaan. Apabila Peraturan tersebut dilanggar oleh pelaku, maka negara dapat bertindak secara preventif seperti perintah untuk mematuhi Peraturan tersebut, namun apabila perintah tersebut diabaikan maka negara dapat mengambil sikap represif sebagai pilihan terakhir dengan memberikan sanksi pidana. Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yang sumber datanya berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja substansi ketenagakerjaan dan bahan hukum sekunder yaitu pendapat ahli hukum dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang akan dialami oleh pengusaha apabila tidak membuat Peraturan perusahaan, yaitu pidana denda tetapi pidana denda tidak otomatis diberikan kepada pengusaha berhubung adanya asas hukum dalam pidana yang dikenal dengan ultimum remedium. Kata Kunci : Pidana Denda, Ultimum Remedium, Peraturan perusahaan / Entrepreneurs compliance with the law is not limited to the business they conduct but also relates to employment. One of the legal compliances that must be fulfilled by entrepreneurs is creating Company Regulations (CR), especially for entrepreneurs who employ at least 10 (ten) workers. Law enforcement related to employment is subsidiary in nature, meaning it is preceded by civil or administrative sanctions and then criminal sanctions as a last resort or ultimum remedium. The theories used in this study are the welfare state and legal certainty because entrepreneurs are economic drivers of a country through their business activities, which have economic impacts and provide protection for workers employed by them. Collective cooperation between both parties creates welfare. According to this theory, the welfare of entrepreneurs and workers is not effective if the government is not involved. Therefore, the government plays a role in issuing binding regulations to ensure the rights and obligations of employers and workers are balanced, one of which is requiring employers to create Company Regulations. If these regulations are violated by the parties involved, the state can act preventively, such as by issuing orders to comply with the regulations; however, if such orders are ignored, the state can take a repressive stance as a last resort by imposing criminal sanctions. The research method in this thesis uses a normative research method, with data sources consisting of secondary data that include primary legal materials, namely the Republic of Indonesia Law Number 13 of 2003 on Manpower and the Republic of Indonesia Law Number 6 of 2023 on Job Creation into Law and secondary legal materials such as legal expert opinions, and tertiary legal materials which is a legal dictionary. The purpose of this research writing is to understand the legal consequences that entrepreneurs will face if they do not create Company Regulations, namely criminal fines, but criminal fines are not automatically imposed on entrepreneurs due to the legal principle in criminal law known as ultimum remedium. Keywords : Criminal Fines, Ultimum Remedium, Company Regulation

Actions (login required)

View Item