ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DALAM PUTUSAN NOMOR 592/Pid.Sus/2021/P.N CIKARANG MENURUT AJARAN LAWRANCE M. FREIDMAN

Abednego, Steven (2026) ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DALAM PUTUSAN NOMOR 592/Pid.Sus/2021/P.N CIKARANG MENURUT AJARAN LAWRANCE M. FREIDMAN. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Istilah_Abstrak) HalJudulDaftarIsiDaftarIstilahAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (929kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (650kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (659kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (613kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (778kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (397kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (497kB)

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk perbudakan modern yang menjadi kejahatan internasional terorganisir dan melanggar hak asasi manusia. Didalam prakteknya perdagangan manusia kerap menyasar kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak melalui berbagai cara antara lain : eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, pengantin pesanan, hingga praktek-praktek lainnya yang bertentangan dengan nilai kemanusian. Pemeriksaan terhadap pelaku TPPO di mulai dengan proses penyidikan oleh Polisi, Penuntut oleh Jaksa Penuntut Umum hingga proses persidangan oleh Hakim di Pengadilan. Adapun landasan hukumnya, proses pemeriksaan ini menyandingkan dua aturan yaitu : - UU No. 21 Tahun 2007 : dimana aturan khusus (spesialis) yang dibuat untuk memberantas perdagangan orang - UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) aturan hukum pidana nasional terbaru yang menjadi wadah utama (kodifikasi) hukum pidana di Indonesia Efektivitas dan penerapan sangksi pidana bagi pelaku TPPO dengan menggunakan teori hukum Lawrance M. Friedman melalui tiga elemen utama yaitu : substansi, struktur dan budaya hukum. Dari sisi substansi hukum untuk sanksi pidananya di atur UU No. 21 Tahun 2007 yang mana telah terintegrasi dengan paradigma pemidanaan modern dalam UU No.1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Jika dilihat dari struktur hukum harus ada kesiapan serta koordinasi aparat penegak hukum agar pelaku TPPO dapat dikenakan sanksi yang berat sedangkan dari elemen budaya hukum dimana masyarakat masih memiliki kesadaran rendah terhadap modus TPPO modern./Human Trafficking (TPPO) is a form of modern slavery that is an organized international crime and violates human rights. In practice, human trafficking often targets vulnerable groups such as women and children through various means, including sexual exploitation, forced labor, slavery, mail-order brides, and other practices that violate humanitarian values. The examination of perpetrators of TIP begins with an investigation by the police, prosecution by the Public Prosecutor, and then a trial by a judge in court. The legal basis for this examination process is based on two regulations: - Law No. 21 of 2007: a special regulation created to eradicate human trafficking; - Law No. 1 of 2023 (the New Criminal Code), the latest national criminal code that serves as the primary codification of criminal law in Indonesia. The effectiveness and application of criminal sanctions for TIP perpetrators are examined using Lawrence M. Friedman's legal theory, which examines three main elements: substance, structure, and legal culture. In terms of legal substance, criminal sanctions are regulated by Law No. 21 of 2007, which has been integrated with the modern criminal justice paradigm in Law No. 1 of 2023 (the New Criminal Code). From a legal perspective, readiness and coordination among law enforcement officials are essential to ensure that perpetrators of human trafficking are subject to severe sanctions. Furthermore, from a legal cultural perspective, public awareness of modern human trafficking practices remains low.

Actions (login required)

View Item