FUNGSI PERADI SEBAGAI ORGAN NEGARA DALAM ARTI LUAS UNTUK MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM

DAMANIK, CHRISMAN (2024) FUNGSI PERADI SEBAGAI ORGAN NEGARA DALAM ARTI LUAS UNTUK MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

Preview	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (748kB) | Preview
Preview	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (393kB) | Preview
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (431kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (541kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (387kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (244kB)
Preview	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (237kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini membahas kedudukan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai organ negara dalam arti luas serta perannya dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Peradi memiliki kedudukan penting karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan kewenangan strategis kepada Organisasi Advokat dalam mengatur, membina, dan mengawasi profesi advokat. Penelitian ini berangkat dari dua rumusan masalah, yaitu implikasi kedudukan Peradi sebagai organ negara dalam arti luas dan peran Peradi dalam menegakkan supremasi hukum berdasarkan kedudukan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, teori hukum, dan bahan pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peradi memenuhi kualifikasi sebagai organ negara dalam arti luas karena menjalankan fungsi publik yang diberikan oleh undang- undang. Pengakuan tersebut juga diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006, Nomor 66/PUU-VIII/2010, dan Nomor 35/PUU- XVI/2018. Implikasi hukumnya adalah Peradi harus dipandang sebagai wadah tunggal Organisasi Advokat yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat. Peradi juga memiliki posisi yang setara secara fungsional dengan lembaga penegak hukum lain dalam mendukung sistem peradilan. Peran Peradi dalam menegakkan supremasi hukum diwujudkan melalui pelaksanaan kewenangan eksklusifnya, terutama dalam menjaga martabat, integritas, kompetensi, dan kemandirian profesi advokat. Kata kunci: Peradi, organ negara, organisasi advokat, supremasi hukum. / This study examines the position of the Indonesian Advocates Association (Peradi) as a state organ in a broad sense and its role in upholding the supremacy of law in Indonesia. Peradi holds an important position because Law Number 18 of 2003 concerning Advocates grants strategic authority to the Advocates Organization to regulate, guide, and supervise the advocate profession. This study focuses on two research problems: the legal implications of Peradi’s position as a state organ in a broad sense and Peradi’s role in enforcing the supremacy of law based on that position. This research uses a normative juridical method through statutory, constitutional court decision, legal theory, and literature approaches. The findings show that Peradi qualifies as a state organ in a broad sense because it performs public functions mandated by law. This recognition is also affirmed in Constitutional Court Decisions Number 014/PUU-IV/2006, Number 66/PUU- VIII/2010, and Number 35/PUU-XVI/2018. The legal implication is that Peradi should be regarded as the single forum of the Advocates Organization with the authority regulated under the Advocates Law. Peradi also has a functional position comparable to other law enforcement institutions in supporting the justice system. Peradi’s role in upholding the supremacy of law is reflected through the implementation of its exclusive authority, particularly in maintaining the dignity, integrity, competence, and independence of the advocate profession. Keywords: Peradi, state organ, advocates organization, supremacy of law.

Actions (login required)

View Item