EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOBA BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

LUMBANTOBING, RENY WEILAND (2025) EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOBA BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (692kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (647kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (524kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (622kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (256kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (374kB)

Abstract

Penyalahgunaan narkoba oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan persoalan serius yang tidak hanya melanggar norma hukum pidana, tetapi juga mencederai prinsip etika profesi, moralitas publik, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam penanganan ASN yang terlibat penyalahgunaan narkoba berdasarkan prinsip AUPB. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan sanksi terhadap ASN yang terlibat narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Surat Edaran Menpan-RB Nomor 9 Tahun 2022. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, baik dari segi disharmoni regulasi, lemahnya pengawasan internal, ketidaksinkronan antara sanksi pidana dan administratif, serta peran yang belum optimal dari pejabat pembina kepegawaian (PPK). Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi kebijakan dan penguatan sistem pengawasan ASN berbasis meritokrasi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat integritas ASN dan menjaga wibawa birokrasi pemerintahan. Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Aparatur Sipil Negara, Penyalahgunaan Narkoba, Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Sanksi Administratif, Sanksi Pidana. / Title : Evaluation of Government Policy in Handling Civil Servants Involved in Drug Abuse Based on General Principles of Good Governance Drug abuse by State Civil Apparatus (ASN) is a serious problem that not only violates criminal law norms, but also violates the principles of professional ethics, public morality, and general principles of good governance (AUPB). This thesis aims to evaluate government policies in handling ASN involved in drug abuse based on the AUPB principles. This study uses a normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach. Data sources are obtained from primary legal materials in the form of related laws and regulations, as well as secondary legal materials in the form of literature, journals, and legal doctrines. The results of the study show that normatively, the regulation of sanctions against ASN involved in drugs has been regulated in Law Number 5 of 2014 concerning ASN, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and Circular Letter of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Number 9 of 2022. However, in its implementation there are still various obstacles, both in terms of regulatory disharmony, weak internal supervision, lack of synchronization between criminal and administrative sanctions, and the less than optimal role of the personnel development officer (PPK). Therefore, there needs to be harmonization of policies and strengthening of the ASN supervision system based on meritocracy, accountability, and legal certainty. This evaluation is expected to be a strategic recommendation for policy makers in strengthening the integrity of ASN and maintaining the authority of the government bureaucracy.. Keywords: Policy Evaluation, State Civil Apparatus, Drug Abuse, General Principles of Good Governance, Administrative Sanctions, Criminal Sanctions.

Actions (login required)

View Item