ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA FORCE MAJEURE DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

SEMBIRING, SUARIS FIRDAUS (2025) ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA FORCE MAJEURE DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (HAL_COVER_JUDUL_DAFTAR_ISI_ABSTRAK) HalCoverJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (457kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (368kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (531kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (100kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (355kB)

Abstract

Judul Tesis : Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Karena Force Majeure Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Force Majeure, Undang�Undang Pekerja, Undang-Undang Cipta Kerja Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan salah satu penyebab yang menimbulkan konflik antara pekerja dan pengusaha. Dalam konteks Undang�Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengaturan terkait PHK mengalami sejumlah perubahan, termasuk ketentuan mengenai PHK yang disebabkan oleh force majeure. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan fleksibilitas bagi pengusaha dalam melakukan PHK karena force majeure, tetapi juga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum bagi pekerja. Force majeure, yang mengacu pada kondisi di luar kendali pihak-pihak terkait, seperti bencana alam, pandemi, atau krisis ekonomi, dapat memengaruhi keberlangsungan usaha dan hubungan kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis yuridis kualitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder serta data pendukung untuk menilai aspek hukum terkait pemutusan hubungan kerja dalam konteks undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan adanya UU Cipta Kerja, perusahaan dapat melakukan PHK dengan pemberitahuan kepada pekerja. Perlindungan hukum bagi pekerja yang terkena PHK, terutama karena kondisi Force Majeur, menjadi penting. Hakim Pengadilan Hubungan Industrial tidak mensyaratkan putusan pengadilan pidana bagi pengusaha yang melakukan PHK karena pelanggaran mendesak. Terdapat perbedaan antara UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terutama dalam mekanisme PHK karena pelanggaran bersifat mendesak, yang dianggap melanggar asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pekerja perlu disesuaikan dengan prinsip praduga tak bersalah. / Thesis Title : Juridical Analysis of Legal Protection and Technical Termination of Employment Relations in the Implementation of the Job Creation Law Key Words : Termination of Employment, Force Majeure, Labor Law, Job Creation Law ermination of Employment, Juridical, Job Creation Termination of employment (PHK) is one of the causes of conflict between workers and employers. In the context of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, the regulations related to layoffs have undergone a number of changes, including provisions regarding layoffs caused by force majeure. The Job Creation Law provides flexibility for employers in carrying out layoffs due to force majeure, but also creates potential legal uncertainty for workers. Force majeure, which refers to conditions beyond the control of the parties concerned, such as natural disasters, pandemics, or economic crises, can affect business continuity and employment relationships. This study uses a normative approach with qualitative legal analysis. The data used are secondary data and supporting data to assess the legal aspects related to termination of employment in the context of labor law in Indonesia. With the Job Creation Law, companies can carry out layoffs by notifying workers. Legal protection for workers who are laid off, especially due to Force Majeure conditions, is important. Judges at the Industrial Relations Court do not require a criminal court decision for employers who carry out layoffs due to urgent violations. There are differences between Law Number 13 of 2003 and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, especially in the mechanism of layoffs due to urgent violations, which are considered to violate the principle of presumption of innocence. Therefore, legal protection for workers needs to be adjusted to the principle of presumption of innocence.

Actions (login required)

View Item