PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (ANAK SEBAGAI KORBAN) DI KEPOLISIAN RESOR MANGGARAI

Mbunga Wea, Priska Eny (2024) PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (ANAK SEBAGAI KORBAN) DI KEPOLISIAN RESOR MANGGARAI. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (HalJudulDaftarIsiAbstrak) HalJudulAbstrakDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelTabel.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BABI) 2. BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BABII) 3. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BABIII) 4. BAB III..pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BABIV) 5. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BABV) 6. BAB V..pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (419kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 7. Daftar Pustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (753kB)

Abstract

Pada tingkat kepolisian, Kepolisian Resor Manggarai memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, khususnya yang rentan, seperti anak-anak di bawah umur. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur (anak sebagai korban) di Kepolisian Resor Manggarai menjadi bagian integral dari upaya Kepolisian Resor Manggarai untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan tersebut. Penelitian ini bertujuan 1) untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku persetubuhan anak dibawa umur (anak sebagai korban) di Kepolisian Resor Manggarai. 2) untuk menganalisis kendala penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur di Kepolisian Resor Manggarai. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis empiris berdasarkan. Sumber data yaitu bahan hukum sekunder dan primer. Data dianalisis menggunakan analis kualitatif deskrptif. Hasil penelitian menunjukkan proses penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 , KUHP dan PERKAP No.14 Tahun 2012 di Wilayah Hukum Resor Manggarai. Upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat tindakan berupa penangkapan, penahanan dan penyitaan serta memanggil orang untuk didengar dan periksa sebagai tersangka atau saksi sampai dengan pemberkasan perkara yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Adapun kendala dalam Penerapan hukum pidana terhadap pelaku persetubuhan anak dibawa umur (anak sebagai korban) di kepolisian Resor Manggarai yaitu takut dan stigma korban, Keterbatasan Bukti, kurangnya Sumber Daya dan Tenaga Ahli dan hambatan hukum dan normatif. Kata Kunci: Hukum Pidana. Penerapan Hukum, Persetubuhan Anak, Resor Manggarai/At the police level, the Manggarai Police Resort plays an important role in maintaining security and providing protection to community members, especially those who are vulnerable, such as minors. The application of criminal law against perpetrators of sexual intercourse with minors (children as victims) at the Manggarai Police Resort is an integral part of the Manggarai Police Resort's efforts to tackle and prevent such crimes. This study aims to 1) analyze the application of criminal law against perpetrators of sexual intercourse with minors (children as victims) at the Manggarai Police Resort, and 2) analyze the obstacles in the application of criminal law against perpetrators of sexual intercourse with minors at the Manggarai Police Resort. The research approach uses an empirical juridical method based on primary and secondary legal materials. The data were analyzed using descriptive qualitative analysis. The results of the study show that the law enforcement process against perpetrators of sexual intercourse with minors is in accordance with Law No. 23 of 2002, the Criminal Code (KUHP), and Police Regulation No. 14 of 2012 in the Manggarai Police Resort jurisdiction. The coercive measures referred to in Article 15 letter c include: summons, arrests, detention, searches, seizures, and examination of documents. These actions include arrests, detention, and seizures, as well as summoning individuals to be heard and examined as suspects or witnesses until the case files are compiled and submitted to the District Attorney's Office. The obstacles in the application of criminal law against perpetrators of sexual intercourse with minors (children as victims) at the Manggarai Police Resort include victim fear and stigma, limited evidence, lack of resources and experts, and legal and normative barriers. Keywords: Criminal Law, Law Enforcement, Child Sexual Intercourse, Manggarai Police Resort

Actions (login required)

View Item