Rehabilitasi Perseroan Terbatas dengan Kemampuan Going Concern dalam Perspektif Hukum Kepailitan Indonesia

Gani, Abdul (2025) Rehabilitasi Perseroan Terbatas dengan Kemampuan Going Concern dalam Perspektif Hukum Kepailitan Indonesia. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (HalJudulDaftarIsiAbstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BABI) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (478kB)
	Text (BABII) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (592kB)
	Text (BABIII) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (518kB)
	Text (BABIV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (549kB)
	Text (BABV) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (284kB)
	Text (DaftarPustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (408kB)

Abstract

Dalam sistem hukum Indonesia, fokus utama dari kepailitan sering kali adalah pada likuidasi aset untuk menyelesaikan kewajiban perusahaan kepada kreditor. Sayangnya, pendekatan ini kurang memberikan perhatian pada peluang bagi perusahaan untuk bangkit kembali dan melanjutkan usahanya setelah utangnya terlunasi. Akibatnya, perusahaan yang sebenarnya memiliki potensi untuk kembali beroperasi setelah berakhirnya proses kepailitan belum ada pengaturan yang secara tegas mengatur tentang proses rehabilitasi perusahaan tersebut. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana rehabilitasi PT yang berhasil melunasi utangnya dalam mekanisme kepailitan di indonesia dan bagaimana penerapan kelangsungan usaha (going concern) mendukung rehabilitasi PT dalam proses kepailitan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan bahan hukum sekunder meliputi: buku, internet, dan hasil penelitian, sedangkan bahan hukum tersier meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan terdapat kekaburan dan kontradiksi pengaturan rehabilitasi bagi perseroan terbatas yang telah dinyatakan pailit, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat tercapainya keadilan substantif bagi perseroan terbatas. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif untuk memberikan kepastian hukum bagi PT yang layak beroperasi kembali, sehingga tidak hanya mendukung pemulihan perusahaan, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. / In the Indonesian legal system, the primary focus of bankruptcy proceedings often lies in the liquidation of assets to fulfill a company’s obligations to its creditors. Unfortunately, this approach provides insufficient attention to the possibility of the company’s recovery and the continuation of its business after its debts have been settled. As a result, companies that in fact possess the potential to resume operations post-bankruptcy remain without clear and firm legal provisions governing their rehabilitation process. This thesis seeks to examine two central issues: how the rehabilitation of a limited liability company (PT) that has successfully paid off its debts can be implemented within Indonesia’s bankruptcy mechanism, and how the application of the going concern principle can support the rehabilitation of such companies during bankruptcy proceedings in Indonesia. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The data consists of primary legal materials, including the Indonesian Civil Code, Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, and Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies; secondary legal materials such as books, internet sources, and research findings; and tertiary legal materials including the Indonesian Dictionary (KBBI), legal dictionaries, encyclopedias, and other relevant media sources. The findings of this study reveal ambiguity and contradictions in the current legal framework regarding the rehabilitation of limited liability companies declared bankrupt. These legal uncertainties hinder the realization of substantive justice for such companies. Therefore, a more comprehensive legal reform is urgently needed to provide legal certainty for companies with viable going concern potential. Such reform would not only support business recovery but also contribute to broader economic and social stability.

Actions (login required)

View Item