KEPASTIAN HUKUM DALAM PENEGAKAN KEADILAN PERPAJAKAN ATAS SENGKETA TRANSFER PRICING PADA PENGADILAN PAJAK

MOKHAMAD, KHIFNI (2025) KEPASTIAN HUKUM DALAM PENEGAKAN KEADILAN PERPAJAKAN ATAS SENGKETA TRANSFER PRICING PADA PENGADILAN PAJAK. S2 thesis, PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BABI) BAB_I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (726kB)
	Text (BABII) BAB_II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (745kB)
	Text (BABIII) BAB_III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BABIV) BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (849kB)
	Text (BABV) BAB_V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (168kB)
	Text (DaftarPustaka) Daftar_Pustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (293kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji isu kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa transfer pricing pada Pengadilan Pajak Indonesia, sebagai bagian dari upaya menegakkan keadilan perpajakan. Transfer pricing adalah praktik penetapan harga dalam transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Praktik ini berpotensi disalahgunakan untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi pajak yang lebih rendah, sehingga berdampak pada penerimaan negara dan menimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dengan otoritas perpajakan. Sengketa ini seringkali muncul akibat perbedaan penafsiran terhadap prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) dan ketentuan hukum yang mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana regulasi perpajakan yang berlaku telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak, serta mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh otoritas perpajakan dalam menangani sengketa transfer pricing agar mencerminkan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Teori yang digunakan meliputi teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch dan teori keadilan dari John Rawls. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi perpajakan terkait transfer pricing di Indonesia masih menimbulkan multitafsir, terutama dalam penerapan metode pembanding dan penentuan harga wajar atas transaksi afiliasi. Putusan Pengadilan Pajak juga belum sepenuhnya mencerminkan konsistensi, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi Wajib Pajak. Data perkara dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren meningkatnya jumlah sengketa transfer pricing, serta adanya disparitas dalam amar putusan, yang memperlihatkan lemahnya kepastian hukum dan inkonsistensi dalam penegakan keadilan perpajakan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi perpajakan yang lebih jelas dan terstandarisasi, penyusunan panduan transfer pricing nasional, serta penguatan kapasitas hakim Pengadilan Pajak dan otoritas perpajakan. Selain itu, perlu didorong pemanfaatan mekanisme non-litigasi seperti Advance Pricing Agreement (APA) dan Mutual Agreement Procedure (MAP) untuk mencegah sengketa sejak dini. Dengan pembenahan aspek regulatif dan kelembagaan, diharapkan sistem perpajakan Indonesia mampu menjamin kepastian hukum dan adil, mendorong kepatuhan Wajib Pajak, dan menciptakan keadilan dalam hubungan antara negara dan masyarakat dalam konteks perpajakan. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Transfer Pricing, Keadilan Perpajakan, Pengadilan Pajak, Sengketa Pajak.

Actions (login required)

View Item