Leonardo, Leonardo (2016) Pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.
Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak)
HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (422kB) |
|
Text (BAB_I)
BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (297kB) |
|
Text (BAB_II)
BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (407kB) |
|
Text (BAB_III)
BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (474kB) |
|
Text (BAB_IV)
BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (118kB) |
|
Text (Daftar_Pustaka)
DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (174kB) |
|
Text (Lampiran)
Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (98kB) |
Abstract
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari daerah digunakan untuk membangun dan membiayai sarana publik yang dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Maka dari itu sumber-sumber PAD perlu terus dilakukan pengoptimalan agar bisa menutupi target yang dianggarkan Pemerinrah Daerah dan mampu menutupi kekurangan anggaran dari komponen PAD yang lain. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yaitu permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan. vii Konsep Pendapatan Asli Daerah sebagaimana penunjang dalam membangun dan membiayai sarana publik didaerah, maka Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan pengoptimalan demi terselenggaranya pemerintahan didaerah sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Akan tetapi pengoptimalan itu sendiri belum sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, termasuk Peraturan Daerah yang berkaitan dengan hal itu
Item Type: | Thesis (S1) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||||||||
Subjects: | LAW | ||||||||||||
Divisions: | FAKULTAS HUKUM > Ilmu Hukum | ||||||||||||
Depositing User: | Mr Ibnu Rafi | ||||||||||||
Date Deposited: | 08 Oct 2024 10:08 | ||||||||||||
Last Modified: | 08 Oct 2024 10:08 | ||||||||||||
URI: | http://repository.uki.ac.id/id/eprint/16147 |
Actions (login required)
View Item |