Analisa Yuridis Kebijakan Hukum Pidana Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Penetapan Nomor: 66/Pen.Div/2022/PN/.Tng)

Ginting, Jasper Keladius (2024) Analisa Yuridis Kebijakan Hukum Pidana Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Penetapan Nomor: 66/Pen.Div/2022/PN/.Tng). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_Lampiran_Abstrak) HalJudulAbstrakDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarLampiran.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (438kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (418kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (757kB)

Abstract

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dimana untuk menjaga harkat dan martabat tersebut anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Akan tetapi ketika Negara memberikan perlindungan terhadap anak justru anak tersebut yang melakukan tindak pidana, sehingga dibutuhkan suatu regulasi mengenai sistem peradilan anak. Dari perkembangan implementasi hukum pidana telah muncul suatu istilah Diversi yang diharapkan sebagai jalan keluar terbaik dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Penulisan hukum ini berjudul “Analisa Yuridis Kebijakan Hukum Pidana Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi kasus Penetapan Nomor: 66/Pen.Div/2022 /PN.Tng)” dan Rumusan Masalah penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan diversi dalam Undang-Undang SPPA dan Bagaimana penerapan kebijakan hukum pidana diversi dalam penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 66/Pen.Div/2022 /PN.Tng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang menggambarkan keadaan objek dan masalah serta menganalisa dan memberi kesimpulan terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian. Metode pendekatan yang dipakai oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Penulis meneliti mengenai kebijkan hukum pidana tentang diversi dalam sistem peradilan pidana anak dengan kesimpulan bahwa terdapat suatu perbedaan regulasi antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai ancaman pidana penjara yang merupakan syarat diberlakukannya diversi terhadap anak serta batas usia anak diperluas lagi didalam PERMA dimana anak yang sudah pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) masih termasuk kedalam kategori anak. kata kunci :kebijakan Hukum Pidana, Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak. / Children are the trust and gift of God who have dignity as whole people, where to maintain this dignity children are entitled to special protection, especially legal protection in the justice system. However, when the State provides protection for children, it is precisely the child who commits a crime, so a regulation is needed regarding the juvenile justice system. From the development of criminal law implementation, a term Diversion has emerged which is expected to be the best way out in handling children who face the law. The writing of this law is entitled "Juridical Analysis of Diversion Criminal Law Policy in the Juvenile Criminal Justice System (Case Study of Determination Number: 66/Pen.Div/2022/PN.Tng)" and the Formulation of the Problem of this research is How to Regulate Diversion in the SPPA Law and How to Apply Diversion Criminal Law Policy in the District Court Determination Number: 66/Pen.Div/2022 /PN.Tng. This research is a normative juridical law research with the research specifications used are descriptive analysis that describes the state of objects and problems and analyzes and provides conclusions on the problems that are the object of research. The approach method used by the author is the statute approach and the case approach which is carried out by examining all laws and regulations related to the legal issue being studied. The author examines the criminal law policy on diversion in the juvenile criminal justice system with the conclusion that there is a difference in regulation between Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and PERMA Number 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System regarding the threat of imprisonment which is a condition for the imposition of diversion on children and the age limit for children is expanded again in PERMA where children who Have been married but not yet 18 (eighteen) are still included in the category of children. keyworsd : Criminal Law Policy, Diversion, Juvenile Criminal Justice System

Actions (login required)

View Item