ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS: PEMENUHAN ASAS AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM UPAYA MENINGKATKAN LITERASI HUKUM

Dewi, Yenti Kristina (2026) ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS: PEMENUHAN ASAS AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM UPAYA MENINGKATKAN LITERASI HUKUM. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (452kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (420kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (453kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (478kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (334kB)
	Text (Daftar Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (340kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Indonesia, meskipun negara telah meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kedua instrumen hukum tersebut meletakkan kewajiban negara untuk menjamin pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas aksesibilitas sebagai prasyarat kesamaan kesempatan, kemandirian, dan partisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat. Rumusan masalah penelitian ini ada dua. Pertama, bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas menurut hukum positif Indonesia. Kedua, bagaimana tanggung jawab negara dalam pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif dan non-statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum dan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam hukum positif Indonesia, yang ditopang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, secara normatif telah memadai. Namun, implementasinya masih memerlukan sarana dan prasarana yang terpadu dan berkesinambungan serta sinergi yang kuat di antara pemangku kebijakan. Tanggung jawab negara dalam pemenuhan aksesibilitas perlu diperkuat melalui regulasi pelaksanaan yang lebih rinci, optimalisasi kelembagaan, dan reformasi hukum, khususnya jaminan kemudahan khusus bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, agar literasi hukum penyandang disabilitas meningkat dan hak-haknya dapat diwujudkan secara nyata. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembentukan regulasi pelaksanaan yang lebih operasional pada masa mendatang./This study is motivated by the limited fulfilment of the right to accessibility for persons with disabilities in Indonesia, even though the state has ratified the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) through Law Number 19 of 2011 and enacted Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities. Both legal instruments impose an obligation on the state to guarantee the recognition, respect, protection, and fulfilment of the rights of persons with disabilities, including the right to accessibility as a prerequisite for equal opportunity, independence, and full participation in social life. This study addresses two research questions. First, how the legal protection for persons with disabilities is regulated under Indonesian positive law. Second, how state responsibility is exercised in fulfilling accessibility for persons with disabilities. This is a doctrinal or normative legal study employing a statute approach and a conceptual approach. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and analysed qualitatively and non-statistically. The results show that the regulation of legal protection and accessibility rights for persons with disabilities under Indonesian positive law, supported by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 19 of 2011, and Law Number 8 of 2016, is normatively adequate. However, its implementation still requires integrated and continuous facilities and infrastructure as well as strong synergy among policy makers. State responsibility in fulfilling accessibility needs to be strengthened through more detailed implementing regulations, institutional optimisation, and legal reform, particularly the guarantee of special facilities for persons with disabilities who are in conflict with the law, so that their legal literacy improves and their rights can be realised in practice.

Actions (login required)

View Item