ANALISIS YURIDIS ASAS NETRALITAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYAMPAIAN PENDAPAT MELALUI MEDIA SOSIAL

Utami, Munajatin Nurur Rokhmah Lingga (2026) ANALISIS YURIDIS ASAS NETRALITAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYAMPAIAN PENDAPAT MELALUI MEDIA SOSIAL. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (5MB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (494kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah menjadikan media sosial sebagai ruang publik digital yang mampu memengaruhi dinamika sosial dan politik, sehingga Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk memiliki sikap yang bijak, profesional, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial dengan menjunjung tinggi prinsip netralitas sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, SE MENPANRB No. 137 Tahun 2018, serta UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga berdasarkan permasalahan pelanggaran netralitas ASN di media sosial yang dipengaruhi oleh substansi peraturan perundang-undangan, struktur kelembagaan penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat, penelitian tesis ini memfokuskan kajian analisis tentang asas netralitas ASN dalam kaitannya dengan penyampaian pendapat melalui media sosial. Terkahir, teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori negara hukum dan teori politik hukum yang digunakan sebagai landasan analisis untuk mengkaji permasalahan penelitian sekaligus sebagai dasar dalam menemukan solusi atas permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran konkrit tentang politik hukum pengaturan keberlakuan asas netralitas bagi ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya terkait penyampaian pendapat melalui media sosial, serta menunjuk pada pemanfaatan media sosial oleh ASN yang lebih menjamin asas netralitas.Permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah: Pertama, Bagaimana politik hukum tentang netralitas ASN menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku? Kedua, Bagaimana pengaturan tentang pemanfaatan media sosial oleh ASN dalam penyampaian pendapat yang lebih menjamin asas netralitas? Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN dalam penggunaan media sosial disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu substansi peraturan perundang-undangan, struktur kelembagaan penegakan hukum, serta budaya masyarakat. Selain itu, permasalahan tersebut juga berkaitan dengan politik hukum yang berlaku. Pengaturan pemanfaatan media sosial oleh ASN dalam menyampaikan pendapat memerlukan pendekatan sistemik untuk mewujudkan asas netralitas yang diharapkan. Penegakan netralitas ASN tidak hanya bergantung pada substansi hukum, tetapi juga pada kelembagaan hukum dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan sangat penting dalam memperkuat penerapan prinsip netralitas ASN./The development of information and communication technology in the digital era has transformed social media into a digital public space capable of influencing social and political dynamics, thereby requiring Civil Servants (ASN) to adopt a wise, professional, and responsible attitude in using social media while upholding the principle of neutrality as regulated under Law No. 5 of 2014 concerning Civil Servants, Circular Letter of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform No. 137 of 2018, and Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. Based on the problems of neutrality violations by Civil Servants on social media, which are influenced by the substance of statutory regulations, the institutional structure of law enforcement, and the legal culture of society, this thesis research focuses on an analytical study of the principle of neutrality of Civil Servants in relation to the expression of opinions through social media. Finally, the theories used in this research include the theory of the rule of law and the theory of legal politics, which serve as the analytical foundation for examining the research problems and as the basis for finding solutions to the issues under study. The purpose of this research is to obtain a concrete understanding of the legal politics regulating the applicability of the principle of neutrality for Civil Servants in carrying out their duties and responsibilities. This neutrality is closely related to the expression of opinions through the use of social media. The study also emphasizes the utilization of social media by Civil Servants in a way that better ensures adherence to the principle of neutrality.The problems addressed in this thesis are: First, how is the legal politics concerning the neutrality of Civil Servants according to the prevailing laws and regulations? Second, how is the regulation of social media use by Civil Servants in expressing opinions that better guarantees the principle of neutrality? The research method employed is normative legal research, using statutory and conceptual approaches. The findings show that violations of Civil Servant neutrality in the use of social media are caused by several factors, namely the substance of legislation, the institutional structure of law enforcement, and societal culture. In addition, these issues are also linked to the prevailing legal politics. The regulation of social media use by Civil Servants in expressing opinions requires a systemic approach to realize the expected principle of neutrality. The enforcement of neutrality among Civil Servants depends not only on legal substance, but also on legal structure and legal culture. These three elements are interconnected and highly significant in strengthening the implementation of the principle of neutrality for Civil Servants.

Actions (login required)

View Item