PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PENATAAN REGULASI

Setyawati, Endang Wahyuni (2026) PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PENATAAN REGULASI. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Tabel_Daftar_Gambar_Daftar_Daftar_Grafik) HalJudulDaftarIsiDaftarTabelDaftarGambarDaftarDaftarGrafik.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (8MB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (12MB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (11MB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (12MB)

Abstract

Penataan regulasi merupakan proses yang tidak hanya mencakup pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga evaluasi terhadap pelaksanaannya sebagai bagian dari regulatory lifecycle. Meskipun evaluasi ex- post telah menjadi salah satu instrumen untuk menilai efektivitas peraturan perundang-undangan, sistem hukum Indonesia belum mengatur secara memadai mekanisme pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tersebut. Kondisi ini mengakibatkan rekomendasi yang dihasilkan belum sepenuhnya ditransformasikan menjadi kebijakan perbaikan regulasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta merumuskan model penguatannya dalam rangka penataan regulasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan Teori Negara Hukum Pancasila dan Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diperkaya melalui pendekatan Stufenbau, Legisprudence, dan Regulatory Governance. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan, disertai kajian komparatif terhadap praktik evaluasi regulasi di Korea Selatan dan Thailand. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan yang mengintegrasikan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasinya. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengaturan mengenai kedudukan hukum rekomendasi hasil analisis dan evaluasi, kewajiban tindak lanjut, sinkronisasi dengan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan penataan regulasi yang efektif dan berkelanjutan./Regulatory reform encompasses not only the process of law-making but also the evaluation of legislation after its implementation as an integral part of the regulatory lifecycle. Although ex-post evaluation has become an important instrument for assessing the effectiveness of legislation, the Indonesian legal system has not yet established a comprehensive framework for monitoring and evaluating the follow-up to recommendations resulting from legislative analysis and evaluation. Consequently, such recommendations have not been effectively translated into regulatory improvement policies. Against this background, this research aims to analyze the legal framework governing the monitoring and evaluation of follow-up actions on recommendations derived from legislative analysis and evaluation within the Indonesian legal system and to formulate a model for strengthening this mechanism in support of regulatory reform. The analysis is conducted by employing the Theory of the Indonesian Rule of Law (Negara Hukum Pancasila) and the Theory of Law-Making, enriched through the integration of Stufenbau Theory, Legisprudence, and Regulatory Governance. This research adopts a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The analysis is based on primary, secondary, and tertiary legal materials examined through library research using qualitative legal analysis. A comparative study of regulatory evaluation practices in South Korea and Thailand is also undertaken to identify relevant approaches for strengthening Indonesia's regulatory evaluation framework. The findings reveal that the Indonesian legal system has not yet integrated legislative analysis and evaluation with a mechanism for monitoring and evaluating the implementation of its recommendations. Consequently, the effectiveness of ex-post evaluation in supporting regulatory reform remains suboptimal. This research recommends strengthening the legal status of recommendations resulting from legislative analysis and evaluation, establishing a clear legal basis for mandatory follow-up actions, synchronizing legislative evaluation with legislative planning, and enhancing coordination among relevant stakeholders to achieve an effective, coherent, and sustainable regulatory reform process.

Actions (login required)

View Item