Pengamanan Hak Keuangan Negara Berupa Bea Masuk Pada Perusahaan Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Yang Pailit

Hutabarat, Tumbur Abarham Jonathan (2022) Pengamanan Hak Keuangan Negara Berupa Bea Masuk Pada Perusahaan Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Yang Pailit. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Tabel_Daftar_Singkatan_Abstrak) HlmanCover-HlmnPngsahan-DaftarIsi-Abstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (794kB)
	Text (BAB_I) BAB I.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (463kB)
	Text (BAB_II) BAB II.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (396kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (423kB)
	Text (BAB_IV) BAB IV.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (336kB)
	Text (BAB_V) BAB V.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (158kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (302kB)

Abstract

Peran fasilitas fiskal dalam mendukung perkonomian negara sangat diperlukan. Kebijakan fasilitas fiskal dikelola oleh Kementerian Keuangan yang membawahi diantaranya adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kedua direktorat jenderal ini berperan sebagai fiskus untuk memungut pajak untuk penerimaan negara serta melakukan upaya-upaya lain dalam mengamankan hak keuangan negara sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing direktorat jenderal termasuk mengelola kebijakan fiskal dengan instrument perpajakan. Dari latar belakang diatas penulis melakukan penelitian denganjudul Inilah yang menjadi alasan dilakukan penelitian dalam bentuk karya tulis yang berjudul “PENGAMANAN HAK KEUANGAN NEGARA BERUPA BEA MASUK PADA PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS PENANGGUHAN PEMBAYARAN BEA MASUK (KAWASAN BERIKAT) YANG DINYATAKAN PAILIT”. Penulis menggunakan metode penelitian menggunakan metode Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Dari hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa; 1) Undang-Undang Kepabeanan merupakan hukum administrasi dalam kapasitas sebagai hukum publik sedangkan Undang-Undang Kepailitan merupakan hukum privat (perdata). 2) Diantara kepentingan kedua undang-undang tersebut, terdapat lembaga Hakim Pengawas yang mengawasi tugas dari kurator dalam mengurus dan memereskan harta boedel pailit. Bahwa keputusan hakim dianggap benar, dengan demikian keputusan hakim pengawas dalam rangka kepailitan menjadi sumber hukum yang patut dijalankan oleh para pihak dalam proses kepailitan khususnya TPB yang dinyatakan pailit. 3) Bahwa ketentuan administrasi Undang-Undang Kepabeanan atas perusahaan TPB yang pailit kurang efektif atau berdaya guna dalam mengamanakan hak-hak keuangan negara. 4) Dengan kepailitan perusahaan TPB maka status hukum perusahaan demi hukum dibawah sita umum, artinya pengurus kehilangan haknya mengurus asset perusahaan dan dialihkan kepada curator. Dengan demikian pengurus perusahaan TPB tidak cakap hukum. Oleh karena itu makai zin TPB harus dicabut dan status penangguhan bea masuk menjadi gugur sehingga menjadi terutang bea masuk. Dengan demikian muncul kewajiban perusahaan TPB dalam pailit untuk melunasi sendiri, namun sekiranya tidak bisa maka pejabat bea dan cukai secara jabatan (exofficio) dapat melakukan penetapan berdasarkan hasil audit. 5) Bahwa keengganan pejabat Bea dan cukai dalam mencabut izin fasilitas dan menetapkan surat penetapan pabean terhadap TPB yang dinyatakan pailit dan mengakibatkan tidak optimalnya pengamanan hak keuangan negara sehingga negara tidak menerima hak sebagaimana mestinya. Tindakan pejabat bea cukai yang mengakibatkan tidak diperolehnya hak negara sepatutnya dapat dimintai pertanggungjawaban./ The role of fiscal facilities in supporting the country's economy is very necessary. The fiscal facility policy is managed by the Ministry of Finance, which oversees the Directorate General of Taxes (DGT) and the Directorate General of Customs and Excise (DJBC). These two directorates generally act as tax authorities to collect taxes for state revenues and undertake other efforts to secure state financial rights in accordance with the main duties and functions of each directorate general, including managing fiscal policy with taxation instruments. From the above background, the author conducted a study with the title This is the reason for conducting research in the form of a paper entitled "SAFEGUARDING STATE FINANCIAL RIGHTS IN THE FORM OF IMPORT DUTY IN RECEIVING FACILITIES RECEIVING THE PAYMENT OF SUSPENSION OF IMPORT DUTIES (BONDED ZONES) DECLARED IN BANKRUPT". The author uses research methods using normative legal research methods (juridical normative), namely research that has an object of study about legal rules or regulations. From the results of the research conducted, it is concluded that; 1) The Customs Law is an administrative law in the capacity of a public law while the Bankruptcy Law is a private law (civil). 2) Between the interests of the two laws, there is an institution of Supervisory Judges that oversees the duties of the curator in managing and managing the assets of the bankrupt boedel. Whereas the judge's decision is considered correct, thus the decision of the supervisory judge in the context of bankruptcy becomes a source of law that should be carried out by the parties in the bankruptcy process, especially the TPB which is declared bankrupt. 3) Whereas the administrative provisions of the Customs Law on bankrupt TPB companies are less effective or efficient in securing state financial rights. 4) With the bankruptcy of the TPB company, the legal status of the company by law is under general confiscation, meaning that the management loses their right to manage company assets and is transferred to the curator. Thus the management of the TPB company is not legally competent. Therefore, the TPB permit must be revoked and the status of suspension of import duty becomes invalid so that it becomes payable import duty. Thus the obligation of the TPB company in bankruptcy to pay off itself, but if it is not possible then the exofficio customs and excise officer can make a determination based on the audit results. 5) The reluctance of Customs and excise officials in revoking facility permits and issuing customs determination letters against TPB declared bankruptcy and resulting in non-optimal security of state financial rights so that the state does not receive the right as it should. The actions of customs officials that result in the non-acquisition of state rights should be held accountable.

Actions (login required)

View Item