Analisis Penolakan Pembayaran Ganti Rugi Oleh Pemilik Tanah Yang Terdampak Pembangunan Jalan Tol Ruas Cengkareng – Batu Ceper – Tangerang Untuk Kepentingan Umum

Wahab, Rishi Ronny (2022) Analisis Penolakan Pembayaran Ganti Rugi Oleh Pemilik Tanah Yang Terdampak Pembangunan Jalan Tol Ruas Cengkareng – Batu Ceper – Tangerang Untuk Kepentingan Umum. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Tabel_Abstrakl) Cover.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (553kB)
	Text (BAB_II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (322kB)
	Text (BAB_III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (332kB)
	Text (BAB_IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (482kB)
	Text (BAB _V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (112kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (132kB)

Abstract

Tanah sebagai karunia Tuhan merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 ayat (3) menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Makna pasal tersebut di jabarkan ke dalam Pasal 2 Undang undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang menyatakan bahwa kewenangan Negara adalah: Kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; Menetukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; Menentukan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah diatur tentang adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh warga masyarakat, golongan tertentu secara bersama sama atau korporasi yang dapat memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Kekuasaan negara untuk menguasai atas tanah ini atas dasar dilandasi asas bahwa tanah memiliki fungsi sosial. Pasal 18 UUPA mengamanatkan bahwa pemerintah dalam hal membutuhkan tanah untuk kepentingan umum berhak melakukan pencabutan hak atas tanah akan tetapi harus disertai pemberian kompensasi atau ganti rugi yang diberikan kepada pemilik tanah. Pembangunan ruas tol Cengkareng – Batu Ceper- Kunciran mewajibkan pemerintah harus membebaskan sekitar 128 bidang tanah yang harus dilakukan pengosongan lahan secara paksa oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Pemilik bidang tanah melakukan perlawanan terhadap pengosongan lahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Dari total jumlah bidang tersebut ada 27 (dua puluh tujuh) bidang tanah yang harus dibebaskan paksa melalui Pengadilan Negeri (PN) Klas 1 A Tangerang yaitu atas tanah warga di RT 02 RW 01 Kelurahan Jurumudi Lama, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, karena mendapatkan penolakan dari pemilik tanah. Kata Kunci : Penolakan, ganti rugi./ Land as a gift from God is a basic need in human life. Therefore, Article 33 of the 1945 Constitution paragraph (3) states that the earth and water and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest benefit of the people. The meaning of the article is translated into Article 2 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Basic Regulations (hereinafter referred to as UUPA) which states that the State's authority is: the space; Determine and regulate the legal relationship between people and the earth, water and space; Determine the legal relationship between people and legal actions regarding earth, water and space. On the basis of the state's right to control over land, it is regulated about the existence of various rights to the earth's surface, called land, which can be given to and owned by citizens, certain groups together or corporations that can obtain rights in accordance with the provisions of the legislation. . The power of the state to control this land is based on the principle that land has a social function. Article 18 of the UUPA mandates that the government in terms of needing land for the public interest has the right to revoke land rights but must be accompanied by the provision of compensation or compensation given to the land owner. The construction of the Cengkareng – Batu Ceper- Kunciran toll road requires the government to free up about 128 parcels of land which must be emptied by the Tangerang District Court. Owners of land parcels fight against the clearing of land carried out by the District Court. Of the total number of plots, there are 27 (twenty seven) parcels of land that must be forcibly released through the Tangerang District Court (PN) Class 1 A, namely on residents' land in RT 02 RW 01 Jurumudi Lama Village, Benda District, Tangerang City, because they received a refusal. from the land owner. Keywords: Rejection, compensation

Actions (login required)

View Item