Analisis Penerapan Prinsip Keadilan Dan Prinsip Kepastian Hukum Pada Dasar Penerapan Pajak Reklame (Studi Kasus Di Daerah Tingkat Ii Kotamadya Medan)

Sitompul, Hisar M (2017) Analisis Penerapan Prinsip Keadilan Dan Prinsip Kepastian Hukum Pada Dasar Penerapan Pajak Reklame (Studi Kasus Di Daerah Tingkat Ii Kotamadya Medan). S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Abstrak_Daftar_Isi) AbstakDaftarIsi.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (245kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (543kB)
	Text (BAB_III) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (229kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (300kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (326kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (18kB)

Abstract

The purpose of this research is to know and examine the implementation of the principle of justice and the principle of legal certainty on the basis of the application of advertisement tax in the Second Level Region of Medan Municipality; as well as the factors that become obstacles in the implementation of the principle of justice and the principle of legal certainty on the basis of the application of advertisement tax in the Second Level Region of Medan Municipality. This research is a normative law research that prioritizes library research to obtain secondary data as main data. Methods of data analysis used in this study is qualitative. The results of this study are: (1) Implementation of the Principles of Justice and Legal Certainty Principle Application On Advertising Tax Base in Level II Regional Municipality of Medan implemented through the issuance of Regional Regulation and Regulation of Regional Head. To that end, the government has issued Medan City Regional Regulation No. 11 of 2011 concerning the advertisement tax. A good tax is defined tax by taking into account the various principles of taxation. Throughout did not deviate from laws and regulations, this assessment was made taking into account the tax principles the main one, which consists of (a) the principle of fairness vertical, (b) the principle of fairness horizontal, (c) the principles of simplicity, and (4 ) the principles of transparency and accountability. The principle of vertical equity means that taxpayers who have a higher ability to pay a higher taxed anyway. The principle of horizontal equity means that taxpayers who are in the same economic conditions are treated the same. The principle of simplicity meant that the tax provisions be made as simple as possible in order to facilitate the process of calculation and collection, without prejudice to the application of the principle of fairness. The principle of transparency means that taxpayers know how to calculate the amount of tax due, while accountability means that the tax levied by the tax authorities used accountably; and (2) Factors to be an obstacle in the implementation of the principle of fairness and the principle of legal certainty on the basis of application of the advertising tax in Level II Regional Municipality of Medan derived from the internal (within the Department of Revenue) or external (outside the Department of Revenue). The internal resistance: Delay Delivery of Tax Assessments (SKPD), Computerized System for PAD, and administrative sanctions. External obstacles: the resistance of passive and active resistance. Keywords: Advertising Tax. / Pajak Reklame merupakan penerimaan yang cukup potensial di Kota Medan dan perlu dimanfaatkan secara maksimal. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan haruslah ada prinsip keadilan dan kepastian hukum didalam dasar penerapan pajak reklame buat wajib pajak sehingga ada prinsip saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu antara Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dengan wajib pajak reklame harus lebih diperhatikan, karena apabila kepatuhan wajib pajak telah terbina dengan baik, maka target realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak reklame tercapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum pada dasar penerapan pajak reklame di Daerah Tingkat II Kotamadya Medan dan juga untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi kendala dalam prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum pada dasar penerapan pajak rekalame di Daerah Tingkat II Kotamadya Medan. Adapun jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder sebagai data utamanya. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah : 1. Pelaksanaan Prinsip Keadilan dan Prinsip Kepastian Hukum Pada Dasar Penerapan Pajak Reklame di Daerah Tingkat II Kotamadya Medan diterapkan melalui penerbitan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Untuk itu, pemerintah Kota Medan telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Pajak yang baik adalah pajak yang ditetapkan dengan mempertimbangkan secara seimbang berbagai prinsip dalam perpajakan. Sepanjang tidak menyimpang dari undang-undang dan peraturan yang berlaku, kajian ini dibuat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pajak yang utama, yang terdiri atas (1) prinsip keadilan vertikal, (2) prinsip keadilan horizontal, (3) prinsip kesederhanaan, dan (4) prinsip transparansi dan akuntabilitas. 2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum pada dasar penerapan pajak reklame di Daerah Tingkat II Kotamadya Medan berasal dari internal (dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah) maupun dari eksternal (luar lingkungan Dinas Pendapatan Daerah) adalah : (a) Hambatan internal antara lain : (1)Keterlambatan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), (2) Sistem Komputerisasi Pendapatan Asli Daerah dan (3)Sanksi Administrasi. (b)Hambatan eksternal antara lain : (1) Perlawanan Pasif, (2)Perlawanan aktif Kata kunci: Reklame

Actions (login required)

View Item