Problematika Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan

Pakpahan, Ester Claudia (2018) Problematika Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi) HalJudulAbstrakDaftarIsi.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (463kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (395kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (530kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (736kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (623kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (318kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (332kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (1MB)

Abstract

Kejahatan Narkotika tercantum dalam Bab XV Pasal 111 hingga Pasal 148 UU No 35/2009 yang merupakan ketentuan khusus. Ketentuan remisi sejak diberlakukannya KUHP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang terakhir diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang menyebabkan banyak masalah dalam pelaksanaannya. Masalah tentang pengembangan remisi dan problematika remisi kemudian diangkat oleh penulis sebagai bahan studi dalam tesis ini. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif empiris, dimana penulis mengkaji penerapan aturan tentang hak remisi bagi narapidana dan masalah yang dihadapi dalam hal remisi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, untuk menggambarkan suatu perkembangan situasi hukum. remisi remisi dan remisi di Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32/1999, remisi diberikan hanya berdasarkan masa pidana telah dilaksanakan, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 diubah dengan ketentuan tahanan yang berbeda. Kasus-kasus tindak pidana umum dengan tindak pidana khusus, dalam hal ini kasus kasus narkotika diperlukan untuk memiliki perilaku baik juga memiliki sepertiga dari hukuman penjara yang dikenakan, persyaratan remisi untuk Narkotika Narkotika narapidana diperketat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam peraturan narapidana narkotika yang dihukum lebih dari 5 tahun wajib menjadi justice collaborator untuk mendapatkan remisi. Ada berbagai masalah yang bermasalah dalam memberikan remisi bagi narapidana kasus narkotika yang kesulitan untuk menjadi justice collaborator, jumlah narapidana dan petugas lapas yang tidak seimbang juga kurangnya sosialisasi tentang hak narapidana, dan adanya kebijakan penjara untuk membuat surat permohonan justice collaborator pada lembaga penegak hukum lainnya tanpa dasar hukum yang jelas baik dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan menteri atau keputusan direktur jenderal pemasyarakatan menurut penulis adalah masalah dalam pelaksanaan remisi Saran yang dapat diberikan oleh peneliti, mengenai kondisi remisi seperti yang diatur sekarang adalah baik tetapi dalam kasus memberikan status justice collaborator harus ada pemahaman antara penyidik, jaksa dan hakim tentang kriteria siapa saja yang berhak menjadi justice collaborator karena dengan kriteria "bukan aktor utama" tidak cukup. Ada aturan yang perlu ditambahkan yaitu batas maksimum bukti untuk bisa mendapatkan status kolaborator keadilan. Perlu adanya sosialisasi mengenai perlindungan hukum bagi justice collaborator mulai dari tahap penyidikan sehingga tidak ada ketakutan bagi mereka yang ingin membantu penegak hukum. Sekalipun memanisme pengajuan surat permohonan justice collaborator oleh pihak rutan ke penegak hukum dapat berpengaruh positif terhadap kepadatan rutan namun hendaknya ada aturan hukum yang tegas untuk mekanisme itu. Kata kunci : Narapidana, Narkotika, Problematika, Remisi /Narcotics Crime is set forth in Chapter XV Article 111 up to Article 148 of Act No 35 /2009 which is a special provision. The provision of remission since the enactment of the Penal Code is regulated in Government Regulation No. 32 of 1999 which was last amended in Government Regulation Number 99 Year 2012 which caused many problems in its implementation. The problem concerning the development of remission and problematics of remission is then raised by the authors as the study material in this thesis. The type of research that the author uses is empirical normative research, where the authors review the application of rules on the right of remission for prisoners and the problems faced in terms of remission.This research is a descriptive research, to describe a legal situation development of remission and remission problematics remission in Rutan Pondok Bambu East Jakarta. Based on Government Regulation Number 32/ 1999, remission is given only based on the time that the convict has been executed, with Government Regulation Number 28 of 2006 changed with the provision of different prisoners Cases of general criminal acts with special criminal acts, in this case narcotics cases is required to have good behavior also has one third of imprisonment imposed, the requirement of remission for Narcotics Narcotics inmate is tightened with the issuance of Government Regulation No. 99 Year 2012 in this regulation of narcotics prisoner who convicted more than 5 years are obliged to become justice collaborator to get remission There are various issues that are problematic in giving remission for inmate of narcotics case that is difficulty for being justice collaborator, unbalanced number of inmate and prison officer also lack of socialization about the right of prisoner, and the existence of policy of prisons to ask application letter of justice collaborator to other law enforcement agencies without any clear legal basis either in the form of government regulation, ministerial regulation or decision of director general of correction according to the author is a problem in the implementation of remission Suggestions that can be given by the researchers, regarding the condition of remission as arranged now is good but in the case of giving the status of justice collaborator there must be an understanding between the investigator, the prosecutor and the judge about the criteria of anyone who is entitled to be justice collaborator because with the criteria "not the main actors" is not enough. There are rules that need to be added that is the maximum limit of evidence to be able to get the status of justice collaborator. There needs to be socialization of legal protection for the justice collaborator from the investigation stage so there is no fear for those who want to help law enforcement. Although the manifestation of the application letter of justice collaborator by the prison to law enforcer can have a positive effect on the density of the rutan but there should be clear rules for that mechanism. Keywords: Inmates, Narcotic, Problematical Remission

Actions (login required)

View Item