Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak Dengan Penerapan Pemberatan Pidana (Kajian Teori Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Anak)

Hutahaean, David (2021) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak Dengan Penerapan Pemberatan Pidana (Kajian Teori Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Anak). S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi_Daftar_Singkatan) HalJudulAbstrakDaftarIsiDaftarSingkatan.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (319kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (780kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (261kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (412kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (108kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (376kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (214kB)

Abstract

Nama : David Hutahaean N I M : 1902190006 Judul : Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak Dengan Penerapan Pemberatan Pidana (Kajian Teori Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak) Kata Kunci : perdagangan anak, pemberatan pidana Telah terjadi kesenjangan antara penegakan hukum UUPTPPO (das sein) dengan hukum yang seharusnya dalam masyarakat (das sollen). Terekspos bahwa terjadinya kegagalan bukanlah karena tidak adanya undang-undang, akan tetapi sebaliknya, karena pemegang kekuasaan (pejabat) justru terlibat dalam tindak pidana perdagangan anak. Titik lemah penegakan hukum untuk melindungi warga negara, khususnya anak, adalah mental koruptip dari penyelenggara negara. Penelitian hukum ini mengkaji dua perumusan masalah,.yakni bagaimana negara menjalankan tanggungjawabnya untuk memberantas perdagangan anak sebagai upaya menegakkan hak asasi anak Indonesia yang setara sebagai warga negara, dan sejauhmana kebijakan pidana dalam stelsel pidana tentang pemberatan pidana memiliki korelasi dengan pemberantasan perdagangan anak. Perdagangan anak adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, dan melanggar hak asasi manusia. Perdagangan Anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi, baik di dalam negeri maupun antar negara, sehingga menjadi ancaman bagi masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perdagangan Anak sebagaimana diatur dalam UUPTPPO adalah suatu wajah sistemik kekerasan bagi anak. Anak biasanya diperdagangkan untuk dipekerjakan di tempat-tempat ilegal dan berbahaya yang beresiko kepada kematian seperti di jermal, pertambangan batubara liar, menjadi anak buah kapal ilegal, dan mengalami eksploitasi seksual di lokasi pelacuran. Penelitian hukum ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif kwalitatif, yang bertitik tolak pada penelitian analisis substansi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, makalah, dan yurisprudensi. Penerapan tipe penelitian yuridis normatif kwalitatif, karena peneliti melakukan penelitian fokusnya di provinsi DKI Jakarta. Akhirnya, Peneliti membuat kesimpulan dan saran. Peneliti menyimpulkan bahwa negara belum tegas melindungi anak dan menegakkan hukum kepada pelaku; sehingga perlu upaya komprehensif menyangkut perlindungan anak, penerapan pemberatan pidana, dan keterpaduan sistem peradilan pidana. Peneliti menyarankan agar perlindungan anak lebih komprehensif, kerja sama antara pemerintah dan seluruh masyarakat, sehingga penegakan hukum perlindungan anak dapat lebih efektif./ Name : David Hutahaean N I M : 1902190006 Title : Eradication of the Crime of Child Trafficking with Application of Criminal Restriction (Study of Human Rights Theory and Child Protection) Key word : child trafficking, criminal weighting There has been a gap between the law enforcement of UUPTPPO (das sein) and the law that should be in society (das sollen). Exposed that failure is not due to the absence of laws, but on contrary, because the power holders (officials) are actually involve in trafficking crimes child. The weak point of law enforcement to protect citizens, especially children, is the corrupt mentally of state officials. This legal research examines two problem frmulations, namely how the the state carries out its responsibility to eradicate child trafficking as an effort to uphold the equal rights of Indonesian as citizens, and the extent to which criminal policies in the criminal system on criminal weighting have a correlation with the eradication of child trafficking. Child trafficking is an act that is against human dignity and violates human rights. Child trafficking has expanded in the form of organized crime networks, both domestically and between countries, so that it has become a threat to society, the nation and the state as well as to the norms of life based on respect for human rights. Child trafficking as regulated in the UUPTPPO is systemic face of violence for children. Children are usually jemals, illegal coal mining, being on board illegal boats, and experiencing sexual exploitation in prostitution locations. This legal research applies qualitative normative juridical research methods, which are based on research on the analysis of the substance of legislation, books, jounals, papers, and jurisprudency. The application of this type of qualitative normative juridical research, because the researchers conducted research focused on the province of DKI Jakarta. Finaly, the researchers makes conclusions and suggestion. Researchers conclude that the state has not been firm in protecting children and enforcing laws against perpetrators; so it needs comprehensive efforts regarding child protection, the application of criminal weighting, and the integration of ctriminal justice system. Reserachers suggest that child protection is more comprehensive, cooperation between the government and the whole community, so that child protection law enforcement can be more effective.

Actions (login required)

View Item