Analisis Penanganan Perkara Perdata Dalam Kasus Penyerobotan Tanah (Studi Kasus : Putusan PN Tuban Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Tbn)

NENO, IGNASIUS LORENZO KESI (2021) Analisis Penanganan Perkara Perdata Dalam Kasus Penyerobotan Tanah (Studi Kasus : Putusan PN Tuban Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Tbn). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

[img] Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi)
HalJudulAbstrakDaftarIsi.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (2MB)
[img] Text (BAB_I)
BABI.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (471kB)
[img] Text (BAB_II)
BABII.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (370kB)
[img] Text (BAB_III)
BABIII.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (349kB)
[img] Text (BAB_IV)
BABIV.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (382kB)
[img] Text (BAB_V)
BABV.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (319kB)
[img] Text (Daftar_Pustaka)
DaftarPustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (206kB)

Abstract

A. Nama : Ignasius Lorenzo Kesi Neno B. NIM : 1940050806 C. Judul Skripsi : Analisis Penanganan Perkara Perdata Dalam Kasus Penyerobotan Tanah D. Kata Kunci : Penyerobotan Tanah, Perkara Perdata E. Halaman : x + 94 Halaman; 1 Lampiran F. Daftar Acuan : 26 Buku + 4 Perundang-Undangan G. Ringkasan Isi : Penyerobotan tanah bukanlah sesuatu yang baru terjadi di Indonesia, penyerobotan tanah merupakan kasus yang sering ditemukan dalam masyarakat karena secara esensial tanah memiliki keterikatan dengan manusia, bahkan negara Indonesia menyadari pentingnya nilai dan arti dari tanah dan diundangkan secara khusus dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Berkaitan dengan kasus penyerobotan tanah, bagaimana penanganan kasus penyerobotan tanah yang dilakukan melalui hukum perdata, apakah sudah benar-benar menjawab kebutuhan penggugat atas tanah yang disengketakan. Dengan membuat rumusan masalah skripsi ini: Apakah perbuatan Penyerobotan Tanah merupakan perbuatan melawan hukum dan Bagaimana Penanganan Perdata Tentang Penyerobotan Tanah. Penulis menggunakan metode penulisan berdasarkan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan data primer dari undang-undang dan data sekunder dari studi dokumen melalui studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha hukum yang dilakukan melalui gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, belum sepenuhnya menjawab kebutuhan penggugat dikarenakan proses hukum perdata yang lama kerap menimbulkan pertanyaan penggugat terkait kepastian hukum atas perlindungan hak dari tanah miliknya dan kekosongan peraturan terkait ukuran pasti ganti rugi atas tindakan perbuatan melawan hukum berpotensi menimbulkan putusan yang tidak adil. H. Dosen Pembimbing : 1) Dr. Bernard Nainggolan, SH., MH. 2) Thomas Abbon, SH., MH../ A. Name : Ignasius Lorenzo Kesi Neno B. NIM : 1940050806 C. Title of Essay : Analysis of Case Handling Process for Civil Law Aspects in Cases of Land Grabbing D. Keywords : Land Grabbing, Civil Law E. Page : x + 94 Pages; 1 Appendix F. List oof references : 26 Books + 4 Regulations G. Content Summary : Confiscation of land is not something new in Indonesia, land grabbing is a case that is often found in society because land is essentially connected to humans, even the Indonesian state realizes the importance of the value and meaning of land and is promulgated in the Basic Agrarian Law Number 5. 1960. Regarding land grabbing cases, how are cases of land grabbing carried out through civil law, do they really answer the plaintiff's needs for the disputed land. By formulating the problem of this thesis: Is the act of grabbing land an act against the law and how is the civil handling of land grabbing. The author uses a writing method based on a juridical normative literature study, with primary data from laws and secondary data from document studies through court decision studies. The results of the research show that the legal efforts carried out through civil suits on the basis of unlawful acts, in accordance with the provisions of Article 1365 of the Civil Code, have not fully answered the plaintiff's needs because the long civil legal process often raises questions from the plaintiff regarding legal certainty over the protection of the rights of his land and the absence of regulations regarding the exact size of compensation for actions against the law has the potential to lead to unfair decisions. H. Thesis Supervisor : 1) Dr. Bernard Nainggolan, SH., MH. 2) Thomas Abbon, SH., MH.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
Thesis advisorNainggolan, BernardUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Thesis advisorAbbon, ThomasNIDN328055402UNSPECIFIED
Subjects: LAW
Divisions: FAKULTAS HUKUM > Ilmu Hukum
Depositing User: Mr Sahat Maruli Tua Sinaga
Date Deposited: 11 May 2022 03:35
Last Modified: 11 May 2022 03:35
URI: http://repository.uki.ac.id/id/eprint/7837

Actions (login required)

View Item View Item