Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Hukum Pertambangan Di Indonesia

Hutahayan, Benny (2020) Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Hukum Pertambangan Di Indonesia. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi) HalJudulAbstrakDaftarIsi.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (491kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (208kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (277kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (184kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (173kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (14kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (137kB)

Abstract

A. Nama : Benny Hutahayan NPM :190520 B. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Hukum Pertambangan di Indonesia C. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Investor, Pertambangan, Minerba, Indonesia D. Halaman : 100 + 5 Halaman E. Ringkasan Isi : Ketentuan dalam Undang-Undang Minerba haruslah memberi manfaat bagi pemerintah, investor maupun masyarakat. Namun pada kenyataanya di lapangan tidaklah demikian, asas manfaat ekonomi daerah maupun nasional tidak optimal. Hal ini disebabkan ketidaksiapan perangkat negara (gubernur, bupati, maupun dinas teknis pertambangan) dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memfokuskan penelitian dengan menjelaskan dan menggambarkan perbedaan ketentuan kewenangan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang ada dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (terdesentralilasi di tingkat provinsi) dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 (terdesentralilasi di tingkat kabupaten/kota). Perbedaan ketentuan perundangan terkait kewenangan gubernur dan bupati/walikota juga terjadi antara UU Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 dengan UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Analisis terkait kebijakan investasi juga dilakukan dengan mengacu pada UU Investasi No.25 Tahun 2007. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum melalui kajian pustaka maupun data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi asas-asas hukum atau studi filosofis. Hasil dari penelitian ini ialah (1) berdasarkan asas lex specialis dergoat lex generali maka ketentuan dalam UU Minerba yang seharusnya diterapkan, pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang menerbitkan izin usaha pertambangan: (2) dalam pelaksanaannya pemerintah provinsi diberikan kewenangan mengeluarkan izin usaha pertambangan dalam rangka optimalisasi desetralisasi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014; (3) terhadap izin usaha pertambangan yang dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota sebelum UU Nomor 23 Tahun 2014 tetap berlaku sampai jangka waktu izin habis atau izin dicabut sebagaimana dalam pasal 117 UU Minerba tersebut. F. Daftar Pustaka : 34 buku + 8 jurnal + 6 Peraturan Perudanga-undangan G. Dosen Pembimbing Pembimbing Pertama : Hulman Panjaitan S.H., M.H. Pembimbing Kedua : Poltak Siringo Ringo S.H., M.H./ A. Name : Benny Hutahayan NPM :190520 B. Thesis Title : Legal Protection of Investors in Mining Law in Indonesia C. Keywords : Legal Protection, Investors, Mining, Coal Minerals, Indonesia D. Pages : 100 + 5 pages E. Content Summary : The provisions of minerba law must benefit the government, investors, and the public. But in fact, in the field is not the case, the basic economic benefits of the local and national are not optimal. This is due to the unpreparedness of state apparatuses (governors, regents, and technical agencies of mining) in implementing the legislation. Based on this, researchers focus the research by explaining and describing the difference in the provisions of the authority for the management of mineral and coal resources contained in the law number 23 of 2014 concerning local government (decentralized at provincial level) with law number 32 of 2004 (decentralized at the district/city level). Differences in legislation regarding the authority of the governor and the regent/mayor also occurred between the minerba law number 4 of 2009 with the law of local government number 23 of 2014. Analysis related to investment policy is also carried out by referring to the Investment Law number 25 of 2007. The methods used in this research are normative or legal research methods through literature and secondary data studies. In this study, researchers conducted the study of legal principles or philosophical studies. The result of this research is (1) based on the principle of lex specialis dergoat lex generali then the provisions in minerba law which should be applied, district government/city has the authority to issue mining business License: (2) in the implementation of the provincial government is given the authority to issue mining business permit in the framework of the execution of the law number 23 of 2014; (3) to the mining business permit issued by the district/city government before the law number 23 of 2014 remains valid until the term of the license expires or the license is revoked as of section 117 of minerba law. F. Bibliography : 34 books + 8 journals + 6 Laws and regulations G. Supervisors First Supervisor : Hulman Panjaitan S.H., M.H. Second Supervisor : Poltak Siringo Ringo S.H., M.H

Actions (login required)

View Item