Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Melalui Media Sosial Di Indonesia

Setvar, Rentha (2022) Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Melalui Media Sosial Di Indonesia. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_Lampiran) HalJudulAbstrakDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarLampiran.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (736kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (LAMPIRAN) Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Perkembangan teknologi internet menjadi awal terbentuk kejahatan baru yang dikenal Cybercrime. Kejahatan pornografi di internet penderitaan yang dialami korban lebih kepada mental dan psikologi akibat rasa malu. perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan pornografi dimana perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib diberikan kepada seluruh warga negara. Pernelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan peraturan dalam sistem hukum di Indoensia pada tindak pidana penyebarluasan konten pornografi, dan mengetahui perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan konten pornografi melalui media sosial. Penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dalam penelitian ini mengumpulkan bahan hukum berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pornografi, Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Penelitian ini menyimpulkan Undang-Undang yang mengatur penyebarluasan konten pornografi melalu media sosial masih tersebar di beberapa Undang-Undang. Perlindungan utama yang diberikan kepada korban penyebarluasan pornografi di internet, dimana dengan melalui media internet penyebaran menjadi tidak memiliki batasan. Perlindungan dalam bentuk pendampingan psikolog untuk memberikan bantuan pemulihan psikologis korban. Dan hal tersebut disediakan negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)./ The development of internet technology is the beginning of a new crime known as Cybercrime. The crime of pornography on the internet suffers more from the mental and psychological suffering caused by shame. legal protection for victims of pornography distribution where protection is all efforts to fulfill rights and provide assistance to provide a sense of security to victims which must be given to all citizens. This study aims to determine the application of regulations in the legal system in Indonesia to the crime of spreading pornographic content, and to find out the legal protection for victims of spreading pornographic content on social media. Normative research with a statutory approach carried out in this research collects legal materials regarding Law Number 44 of 2009 concerning Pornography, Republic of Indonesia, Law Number 11 of 2008 Jo. Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and the Criminal Code (KUHP) This study concludes that the laws governing the distribution of pornographic content through social media are still scattered in several laws. The main protection given to victims of the distribution of pornography on the internet, where through the internet media the spread becomes limitless. Protection in the form of psychological assistance to provide assistance for psychological recovery for victims. And this is provided by the state through the Witness and Victim Protection Agency (LPSK).

Actions (login required)

View Item