Implikasi Yuridis Pasal 97C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 terhadap Sistem Penataan Regulasi Nasional

Silalahi, Fernando and Nadapdap, Binoto and Simak, Hendra (2026) Implikasi Yuridis Pasal 97C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 terhadap Sistem Penataan Regulasi Nasional. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4 (5). pp. 10043-10061. ISSN 3026-2917

[img] Text
Implikasi Yuridis Pasal 97C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 terhadap Sistem Penataan Regulasi Nasional.pdf

Download (249kB)
[img] Text (Hasil_Turnitin)
Hasil Turnitin_Implikasi Yuridis Pasal 97C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 terhadap Sistem Penataan Regulasi Nasional.pdf

Download (376kB)
Official URL: https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran...

Abstract

Penataan regulasi tidak dapat berhenti pada tahap pembentukan peraturan, tetapi memerlukan mekanisme evaluasi setelah peraturan berlaku untuk menilai kesesuaian norma, efektivitas pelaksanaan, dampak, dan kebutuhan pembaruannya. Pasal 97C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memberi dasar normatif bagi kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pengaturan dan makna yuridis Pasal 97C serta penerapannya melalui mekanisme analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan sebagai ex post review. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, serta peraturan yang berkaitan dengan pembentukan dan evaluasi regulasi. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal nasional mutakhir dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi, sistematisasi, harmonisasi, dan sinkronisasi norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 97C memperkuat kedudukan analisis dan evaluasi sebagai bagian dari siklus regulasi, namun rumusannya masih menyisakan persoalan mengenai definisi, ruang lingkup objek, standar metode, hubungan dengan pemantauan dan peninjauan, status rekomendasi, serta pembagian peran antarlembaga. Ketiadaan mekanisme yang terintegrasi berpotensi menghasilkan duplikasi evaluasi, perbedaan rekomendasi, dan tindak lanjut yang tidak konsisten. Penguatan Pasal 97C perlu diarahkan pada pedoman teknis yang mengikat, satu sistem koordinasi, basis data regulasi dan hasil evaluasi yang terintegrasi, partisipasi publik yang bermakna, serta keterhubungan hasil ex post review dengan perencanaan pembentukan dan perubahan peraturan

Item Type: Article
Subjects: LAW
Depositing User: Mr Faisal M
Date Deposited: 20 Nov 2026 06:32
Last Modified: 20 Nov 2026 06:32
URI: http://repository.uki.ac.id/id/eprint/24237

Actions (login required)

View Item View Item