TUJUAN PEMIDANAAN ANAK DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 7177K/Pid.Sus/2024)

Siagian, Rebecca Tiodinar Reinauli (2026) TUJUAN PEMIDANAAN ANAK DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 7177K/Pid.Sus/2024). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal Judul Daftar isi Daftar Gambar Daftar Tabel Daftar lampiran Abstrak) HalJudulDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (756kB)
	Text (BAB II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (688kB)
	Text (BAB III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (563kB)
	Text (BAB IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (669kB)
	Text (BAB V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (417kB)
	Text (Daftar Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (437kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara tujuan pemidanaan anak yang menekankan pendekatan rehabilitatif, korektif, dan restoratif dengan praktik pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam penjatuhan pidana. Namun, dalam praktik peradilan masih ditemukan putusan yang cenderung menitikberatkan pada pendekatan represif dan pemenjaraan anak, sehingga menimbulkan persoalan mengenai konsistensi penerapan pembaruan hukum pidana anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara tujuan pemidanaan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7177K/Pid.Sus/2024 belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan anak. Putusan masih menunjukkan kecenderungan pendekatan represif dan belum optimal menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembaruan hukum pidana anak belum dilaksanakan secara konsisten dalam praktik peradilan / This study is motivated by the inconsistency between the objectives of juvenile sentencing, which emphasize rehabilitative, corrective, and restorative approaches, and sentencing practices in the juvenile criminal justice system in Indonesia. Normatively, Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System places the best interests of the child as the primary principle in sentencing. However, in judicial practice, decisions are still found to emphasize repressive approaches and the imprisonment of children, raising concerns about the consistency of juvenile criminal law reform. This research employs a normative juridical method with statutory and case approaches. Data were obtained through library research on legislation, legal doctrines, and relevant court decisions. Qualitative analysis was conducted to assess the conformity between the objectives of juvenile sentencing as regulated under Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and judicial considerations in the decision. The results indicate that the judicial considerations in Supreme Court Decision Number 7177K/Pid.Sus/2024 have not fully reflected the objectives of juvenile sentencing. The decision still shows a repressive tendency and has not optimally applied the principle of the best interests of the child. Therefore, it can be concluded that juvenile criminal law reform has not been consistently implemented in judicial practice.

Actions (login required)

View Item