UPAYA HUKUM KREDITOR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG TIDAK MASUK KE DALAM PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Marbun, Deddi Hotlan (2026) UPAYA HUKUM KREDITOR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG TIDAK MASUK KE DALAM PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Tabel_Daftar_Gambar_Daftar_Singkatan_Daftar_Lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarisiDaftartabelDaftarGambarDaftarSingkatanDaftarlampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (314kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (194kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (303kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (188kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (30kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (145kB)

Abstract

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen hukum yang bertujuan memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang melalui perdamaian guna menghindari kepailitan. Namun, dalam praktiknya terdapat permasalahan ketika terdapat kreditor yang memiliki hak tagih terhadap debitor tetapi tidak diikutsertakan atau tidak terdaftar dalam proses perdamaian PKPU. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan hukum kreditor tersebut serta upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh perlindungan atas hak tagihnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor yang tidak masuk ke dalam perdamaian PKPU serta menganalisis kemungkinan pembatalan perdamaian PKPU yang berimplikasi pada pernyataan pailit terhadap debitor beserta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krditor yang tidak terakomodasi dalam perdamaian PKPU tetap memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PKPU baru maupun upaya hukum lainnya sepanjang hak tagihnya belum diselesaikan dan tidak terikat secara sah dalam perdamaian sebelumnya. Selain itu, kreditor di luar PKPU dapat mengajukan pembatalan perdamaian apabila dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik, penyalahgunaan mekanisme PKPU, atau pengabaian hak kreditor secara tidak patut. Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum, perlindungan terhadap kreditor diperlukan untuk menjamin kejelasan status hak tagih dan kedudukan hukumnya. Sementara itu, berdasarkan Teori Keadilan Hukum, setiap kreditor harus memperoleh perlakuan yang proporsional dan tidak dirugikan oleh perdamaian yang tidak melibatkan dirinya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kreditor di luar perdamaian PKPU menjadi penting untuk menjamin kepastian dan keadilan dalam penyelesaian utang piutang. Kata Kunci Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Perdamaian PKPU, Kreditor, Kepastian Hukum, Keadilan Hukum. / The Suspension of Debt Payment Obligations (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU) is a legal mechanism designed to provide debtors with an opportunity to restructure their debts through a settlement agreement in order to avoid bankruptcy. In practice, however, legal issues arise when certain creditors possessing valid claims against the debtor are not included or registered in the PKPU settlement process. This situation creates uncertainty regarding the legal status of such creditors and the legal remedies available to protect their rights. This study aims to analyze the legal remedies available to creditors excluded from a PKPU settlement agreement and to examine the possibility of annulling a PKPU settlement, which may subsequently lead to the debtor’s bankruptcy, along with its legal consequences. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed through a prescriptive legal approach. The results indicate that creditors whose claims are not accommodated in a PKPU settlement retain legal standing to file a new PKPU petition or pursue other legal remedies, provided that their claims have not been resolved and they are not legally bound by the previous settlement. Furthermore, creditors outside the PKPU process may seek the annulment of a settlement agreement if bad faith, abuse of the PKPU mechanism, or improper exclusion of creditor claims can be proven. From the perspective of Legal Certainty Theory, protection of excluded creditors is necessary to ensure clarity regarding their legal status and claim rights. Meanwhile, according to the Theory of Justice, every creditor must receive fair and proportional treatment in debt settlement proceedings. Therefore, legal protection for creditors excluded from PKPU settlements is essential to uphold legal certainty and justice in debt restructuring and insolvency proceedings Keywords : Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), Settlement Agreement, Creditors, Legal Certainty, Theory of Justice.

Actions (login required)

View Item