Pekerjaan Waktu Tertentu Yang Melebihi Batas Ketentuan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No: 565/K/PPT.SUS-PHI/2021)

Siringoringo, Dendis Titto (2025) Pekerjaan Waktu Tertentu Yang Melebihi Batas Ketentuan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No: 565/K/PPT.SUS-PHI/2021). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_Daftar_Singkatan_Daftar_Lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarDaftarSingkatanDaftarLampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (337kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (429kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam konteks perubahan regulasi yang diatur oleh Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) serta implikasi hukum dari penerapan yang melebihi batas ketentuan. Fokus penelitian adalah studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 565 K/PPT.SUS-PHI/2021 yang menegaskan bahwa penggunaan PKWT untuk pekerjaan bersifat tetap melanggar hukum dan harus diubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi dampak perubahan regulasi terhadap hak pekerja, keamanan kerja, dan ketidakpastian status pekerja di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fleksibilitas baru yang diberikan oleh UU Cipta Kerja terhadap PKWT membuka peluang bagi pengusaha untuk menghindari kewajiban mengangkat pekerja menjadi pegawai tetap, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak pekerja. Putusan Mahkamah Agung menjadi bukti perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk melindungi pekerja. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan kebijakan yang menyeimbangkan kepentingan pengusaha dan pekerja serta penguatan mekanisme pengawasan ketenagakerjaan untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi. / This research analyzes Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) in the context of regulatory changes governed by the Job Creation Act (Law No. 11 of 2020) and the legal implications of their application beyond stipulated limits. The study focuses on the Supreme Court Decision No. 565 K/PPT.SUS-PHI/2021, which asserts that using PKWT for permanent jobs violates the law and must be converted into Permanent Employment Agreements (PKWTT). Through a normative juridical approach, this research explores the impact of regulatory changes on workers' rights, job security, and the uncertainty of worker status in Indonesia. The findings reveal that the new flexibility granted by the Job Creation Act regarding PKWT opens opportunities for employers to evade their obligations to grant permanent employment status, resulting in injustices and violations of workers' rights. The Supreme Court Decision highlights the need for stronger supervision and law enforcement to protect workers. This research recommends policy improvements that balance the interests of employers and employees and strengthens labor supervision mechanisms to ensure workers' rights remain protected.

Actions (login required)

View Item