Klasifikasi Rezim Hukum dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum Serta Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Floating Storage Unit (FSU) yang Bersifat Business-to-Business (B2B) di Wilayah Laut Indonesia

Koesmoeryantati, Koesmoeryantati (2026) Klasifikasi Rezim Hukum dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum Serta Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Floating Storage Unit (FSU) yang Bersifat Business-to-Business (B2B) di Wilayah Laut Indonesia. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (703kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (943kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (955kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (248kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (506kB)

Abstract

Kegiatan Floating Storage Unit (FSU) merupakan bagian dari sistem logistik energi yang berfungsi sebagai fasilitas penyimpanan terapung tanpa melakukan jual beli maupun peralihan kepemilikan komoditas. Dalam praktiknya, operasional FSU berada pada persinggungan beberapa rezim hukum, yaitu rezim migas, pelayaran, kepelabuhanan, serta pemanfaatan ruang laut. Persinggungan ini menimbulkan perbedaan penafsiran antarinstansi mengenai klasifikasi kegiatan FSU, khususnya apakah FSU merupakan kegiatan penyimpanan atau kegiatan niaga migas. Perbedaan penafsiran tersebut berdampak pada ketidakpastian hukum dan potensi tindakan administratif yang tidak konsisten, sebagaimana terlihat pada kasus penghentian operasional FSU di Batam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan terhadap ketentuan hukum migas, pelayaran, kelautan, serta praktik administratif yang diterapkan terhadap kegiatan FSU. Penelitian ini juga menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum untuk menilai konsistensi penerapan regulasi serta jaminan perlindungan bagi pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substantif kegiatan FSU lebih tepat diklasifikasikan sebagai kegiatan penyimpanan dalam rezim usaha hilir migas. Rezim pelayaran dan kepelabuhanan hanya berfungsi sebagai rezim teknis operasional, bukan sebagai dasar penentuan klasifikasi usaha. Penetapan klasifikasi yang tepat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, mencegah disharmonisasi regulasi, serta memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi pelaku usaha FSU.

Actions (login required)

View Item