TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DI DKI JAKARTA (Studi Kasus Putusan Nomor 1282/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr)

Martua, Mario Julio (2025) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DI DKI JAKARTA (Studi Kasus Putusan Nomor 1282/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (343kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (615kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (356kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (352kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (138kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (298kB)

Abstract

Tindak pidana pemalsuan “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)” di DKI Jakarta merupakan salah satu kejahatan yang selalu terjadi dan mengganggu ketertiban serta keamanan dalam masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis penegakan hukum di DKI Jakarta menangani tindak pidana pemalsuan TNKB dengan studi kasus No. 1282/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatf, dengan studi kasus dan fokus pada hukum. Penegakan hukum diidentifikasi melalui tiga bagian sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman: isi hukum yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, struktur hukum yang mengkaji peran aparat hukum, termasuk Kepolisian Republik Indonesia, Penuntut Umum, advokat, dan hakim, dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan TNKB., dan budaya hukum yang berhubungan dengan sikap masyarakat terhadap hukum dan pemahaman mereka tentang pentingnya TNKB yang sah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pidana terdakwa berupa pemalsuan TNKB memenuhi unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP. Ini termasuk membuat surat palsu yang dapat menimbulkan hak atau membuktikan suatu fakta. Atas keterlibatannya dalam pemalsuan TNKB, pelaku dijatuhi pidana penjara tujuh bulan dalam kasus ini, namun hal itu dianggap tidak memberikan efek jera yang besar. Kesimpulannya, bahwa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum memiliki peran penting. Diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, penggunaan teknologi canggih dalam pembuatan TNKB, serta penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten./In DKI Jakarta, it is a recurring crime that disrupts public order and security. This study aims to analyze law enforcement in DKI Jakarta in handling the crime of TNKB counterfeiting, using case study No. 1282/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr. The research method used is normative juridical, with a case study focus on the law. Law enforcement is identified through three parts of the legal system according to Lawrence M. Friedman: the legal content contained in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code; the legal structure that examines the role of law enforcement officials, including the Indonesian National Police, Public Prosecutors, advocates, and judges, in enforcing the law against TNKB counterfeiters; and the legal culture related to public attitudes toward the law and their understanding of the importance of a valid TNKB. The results of the study indicate that the defendant's criminal act of TNKB counterfeiting meets the elements of Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code. This includes creating a false document that can give rise to rights or prove a fact. For his involvement in the TNKB forgery, the perpetrator was sentenced to seven months in prison in this case, but this was deemed not to have a large deterrent effect. In conclusion, the legal substance, legal structure, and legal culture all play crucial roles. Steps are needed to increase public legal awareness, utilize advanced technology in the production of TNKBs, and implement firmer and more consistent law enforcement.

Actions (login required)

View Item