Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Mengalami Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Kekerasan Seksual (Studi Kasus: Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bko)

Messakh, Sepri Yadi (2026) Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Mengalami Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Kekerasan Seksual (Studi Kasus: Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bko). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (HalJudulAbstrakDaftarIsi.pdf) HalJudulAbstrakDaftarIsi.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (957kB)
	Text (BABI.pdf) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (378kB)
	Text (BABII.pdf) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (492kB)
	Text (BABIII.pdf) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (396kB)
	Text (BABIV.pdf) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (369kB)
	Text (BABV.pdf) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (246kB)
	Text (DaftarPustaka.pdf) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (293kB)
	Text (Lampiran.pdf) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (267kB)

Abstract

Fenomena Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dibarengi kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk perbudakan modern yang mencederai martabat manusia secara fundamental. Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang komprehensif, fakta di lapangan menunjukkan tren peningkatan kasus yang signifikan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bko. Penelitian ini merumuskan masalah mengenai efektivitas regulasi perlindungan hukum bagi anak korban TPPO dengan kekerasan seksual serta analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memberikan keadilan bagi korban melalui studi kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta bahan hukum sekunder dari berbagai literatur hukum terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa regulasi nasional telah mengatur perlindungan hukum preventif dan represif bagi anak korban. Namun, dalam Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bko, ditemukan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein. Majelis hakim memang telah menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, namun putusan tersebut dinilai belum sepenuhnya memenuhi keadilan substantif karena mengabaikan hak-hak krusial korban, seperti restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi, serta masih mengandung unsur victim blaming dalam pertimbangannya./The phenomenon of human trafficking accompanied by sexual violence against children is a form of modern slavery that fundamentally violates human dignity. Although Indonesia has comprehensive legal instruments, the facts on the ground show a significant increase in cases, as reflected in the Bangko District Court Decision Number 147/Pid.Sus/2023/PN Bko. This study formulates issues regarding the effectiveness of legal protection regulations for child victims of human trafficking with sexual violence and analyzes the legal considerations of judges in providing justice for victims through case studies. This study uses a normative legal research method with a legislative approach, a conceptual approach, and a case approach. The data used is secondary data in the form of primary legal materials, such as Law Number 21 of 2007 and Law Number 35 of 2014, as well as secondary legal materials from various related legal literature. The research concluded that national regulations have established preventive and repressive legal protection for child victims. However, in Decision Number 147/Pid.Sus/2023/PN Bko, a gap was found between das sollen and das sein. The panel of judges did impose criminal sanctions on the perpetrator, but the decision was deemed not to fully meet substantive justice because it ignored the crucial rights of victims, such as restitution, compensation, and rehabilitation, and still contained elements of victim blaming in its considerations.

Actions (login required)

View Item