REKONSTRUKSI PERATURAN PUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA YANG BERPIHAK PADA WAJIB PAJAK DENGAN PENGHIDUPAN TIDAK LAYAK BAGI KEMANUSIAAN

Naibaho, Evi Yusnita (2025) REKONSTRUKSI PERATURAN PUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA YANG BERPIHAK PADA WAJIB PAJAK DENGAN PENGHIDUPAN TIDAK LAYAK BAGI KEMANUSIAAN. S3 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

Preview	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BABI) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
	Text (BABII) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BABIII) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BABIV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
Preview	Text (BABV) BABV.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (210kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (642kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Judul Disertasi: REKONSTRUKSI PERATURAN PUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA YANG BERPIHAK PADA WAJIB PAJAK DENGAN PENGHIDUPAN TIDAK LAYAK BAGI KEMANUSIAAN Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu Penerimaan Pajak Daerah merupakan instrumen penting untuk membiayai pembangunan daerah. Peraturan Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan perlu terus diperbaharui dan disempurnakan agar dapat mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat, dan tidak menimbulkan ketidakadilan terutama bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas dengan penghidupan tidak layak bagi kemanusiaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mampu memahami kondisi kehidupan masyarakat dan menangkap dinamika yang berkembang dalam masyarakat agar tercapai ketertiban dalam pungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal bagi kemajuan perekonomian daerah, dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlunya rekonstruksi regulasi pungutan Pajak Daerah, khususnya terkait Pajak Bumi dan Bangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatifevaluatif yang dilakukan terhadap data sehubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data dimaksud adalah data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan, diringkas, diteliti dengan pola berpikir sistematis berdasarkan pada logika Ilmu Hukum dan pendekatan Interdisipliner, Ilmu Hukum Ekonomi Publik, serta Filsafat Ilmu, yang mencakup pendekatan historis, perundang-undangan, dan konsep, yang dianalisa dan diinterpretasikan dengan menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum), teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, dan teori hukum pembangunan Mochtar Kusmaatmadja dengan perspektif Filsafat Pancasila, untuk menghasilkan penemuan hukum. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa: (1) Peraturan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan belum memberikan keberpihakan kepada wajib pajak termasuk penyandang disabilitas dengan penghidupan tidak layak bagi kemanusiaan yang tidak dapat menghasilkan dari dirinya sendiri, dan kehidupannya bergantung pada orang lain. (2) Diperlukan rekonstruksi hukum peraturan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan agar lebih memberikan keberpihakan kepada wajib pajak termasuk penyandang disabilitas dengan penghidupan tidak layak bagi kemanusiaan. (3) Upaya pungutan pajak bumi dan bangunan yang berkeadilan adalah dengan (a) Memberikan pembebasan pungutan pajak bumi dan bangunan. (b) Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan wajib pajak termasuk penyandang disabilitas yang hidup tidak layak, sebagai bagian dari program pembangunan Pemerintah Daerah. (c) Memberikan perlindungan dan upaya hukum gratis bagi wajib pajak termasuk penyandang disabilitas dengan penghidupan tidak layak untuk mendapatkan keadilan. Kata Kunci: Rekonstruksi, Pajak Bumi dan Bangunan, Provinsi DKI Jakarta / ABSTRACT Dissertation Title: RECONSTRUCTION OF LAND AND BUILDING TAX COLLECTION REGULATION OF DKI JAKARTA PROVINCE FOR TAXPAYERS NOT HAVING DECENT LIVELIHOOD FOR HUMANITY Land and Building Tax collection, as one of the Regional Tax Revenues, is an important instrument in financing regional development. Land and Building Tax Collection Regulations need to be continuously updated and refined to keep pace with developments in community life and not cause injustice, especially for the community, including people with disabilities who live not having decent livelihoof for humanity. The Government of DKI Jakarta Province must be able to understand the living conditions of the community and capture the dynamics developing in society to achieve order in Land and Building Tax collection. Land and Building Tax revenue is expected to provide an optimal contribution to enhance the regional economy and improve the standard of living and welfare of the community. This study aims to analyze the need for reconstruction of Regional Tax collection regulations, particularly related to Land and Building Tax. The Research Method used is normative-evaluative juridical research conducted on data related to the problem being studied. The data in question is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are collected, summarized, and researched using a systematic thinking pattern based on the logic of Legal Science and an Interdisciplinary approach, Public Economic Legal Science, and Philosophy of Science, which includes historical, legislative, and conceptual approaches, which are analyzed and interpreted using Gustav Radbruch's theory of legal objectives (justice, benefit, and legal certainty), Satjipto Rahardjo's progressive legal theory, and Mochtar Kusmaatmadja's development legal theory with a Pancasila Philosophy perspective, to produce legal discoveries. From this research, it is concluded that: (1) The Land and Building Tax levy regulations have not yet given any support to taxpayers, including people with disabilities who do not have decent livelihoof for humanity and cannot earn their own living and whose lives depend on others. (2) It is necessary to reconstruct the law on the Land and Building Tax levy regulations for taxpayers, including people with disabilities who do not have decent livelihoof for humanity, in order to give more support to them. (3) Efforts to levy land and building taxes fairly are by (a) Providing exemption from land and building taxes. (b) Improving the standard of living and welfare of taxpayers, including people with disabilities who who do not having decent livelihoof for humanity, as part of the Regional Government development program. (c) Providing protection and free legal efforts to obtain justice for taxpayers, including people with disabilities who do not have decent livelihoof for humanity. Keywords: Reconstruction, Land and Building Tax, DKI Jakarta Province

Actions (login required)

View Item