Analisa Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara

Sianipar, Chealsy Giovanni (2025) Analisa Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (636kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (778kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (564kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (515kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (446kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (607kB)

Abstract

Penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat penting dalam upaya pemulihan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyitaan aset menjadi salah satu instrumen strategis dalam pemberantasan korupsi serta pemulihan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyitaan aset serta berbagai kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap proses hukum penyitaan aset koruptor di Indonesia. Sumber data meliputi literatur, dokumen perundang￾undangan, serta wawancara dengan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme penyitaan aset telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, seperti sulitnya melacak aset yang disembunyikan, minimnya koordinasi antar￾lembaga, dan hambatan birokratis. Untuk meningkatkan efektivitas penyitaan aset, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan kerja sama antar-lembaga, serta pembaruan regulasi agar lebih adaptif terhadap kejahatan transnasional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penyitaan aset dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. / Asset seizure of corruption perpetrators is one of the crucial legal instruments in the effort to recover state losses caused by corruption. Corruption not only harms the state’s finances but also damages the social, economic, and political order within society. The confiscation of assets belonging to perpetrators of corruption is a crucial legal measure in efforts to recover state losses caused by corruption. In addition to causing significant financial harm, corruption also undermines social, economic, and political stability. Therefore, asset confiscation serves as a strategic instrument in combating corruption and restoring state finances. This study aims to analyze the effectiveness of asset confiscation and the various challenges faced by law enforcement authorities in its implementation. This research employs a qualitative method with a case study approach to examine the legal process of asset confiscation from corrupt actors in Indonesia. Data sources include literature, legal documents, and interviews with legal practitioners. The findings indicate that although asset confiscation mechanisms are regulated by law, their implementation still faces challenges, such as difficulties in tracing hidden assets, lack of inter-agency coordination, and bureaucratic obstacles. To enhance the effectiveness of asset confiscation, this study recommends strengthening the capacity of law enforcement officials, improving inter - agency cooperation, and updating regulations to be more adaptive to transnational crimes. With these measures, asset confiscation is expected to become a more effective instrument in recovering state losses resulting from corruption.

Actions (login required)

View Item