ANALISA SANKSI BAGI AKTOR INTELEKTUAL DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Cibinong)

Situmorang, Ramanda (2025) ANALISA SANKSI BAGI AKTOR INTELEKTUAL DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Cibinong). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (973kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (801kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (759kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (317kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (686kB)

Abstract

Peningkatan tindakan kriminal yang dilakukan membuat hukum pidana memberi pengaturan terkait dengan sifat yang mendatangkan adanya pemberian hal-hal terkait dengan pengaturan yang bersifat memaksa untuk dapat ditaati. Studi ini memunculkan beberapa pertanyaan hukum yang sah, khususnya yang berkaitan dengan dua permasalahan, pertama, bagaimana hukum pidana berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan perdagangan manusia, dan bagaimana pengadilan memutuskan untuk menghukum mereka yang melakukan kejahatan perdagangan manusia secara intelektual. Penelitian ini menggunakan teori hukum yaitu teori keadilan dan pertanggungjawaban pidana untuk menganalisis permasalahan. Kedua gagasan ini memberikan penjelasan untuk sejumlah pertanyaan penelitian dan pernyataan masalah. Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis dan metodologi yang didasarkan pada undang-undang dan kasus hukum. Menelaah berbagai sumber daya hukum yang digunakan sejalan dengan pendekatan metode ini dalam menganalisis permasalahan. Pengaturan mengenai TPPO diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan berbagai aturan lain yang berkaitan dengan masalah perdagangan orang. Sebagai konsekuensi dari upaya penegakan hukum pidana untuk meminta pertanggungjawaban aktor intelektual yang melakukan perdagangan orang, maka Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN CBI memutuskan untuk menghukum pelaku intelektual yang bersangkutan secara pidana dengan pidana penjara empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 150.000.000./The increase in criminal acts committed makes the criminal law provide regulations related to the nature that result in the provision of things related to regulations that are forced to be obeyed. This study raises several legitimate legal questions, specifically relating to two issues, first, how criminal law applies to those who commit human trafficking crimes, and how courts decide to punish those who commit human trafficking crimes intellectually. This research uses legal theory, namely the theory of justice and criminal responsibility to analyze the problem. These two ideas provide explanations for a number of research questions and problem statements. This research uses a theoretical and methodological framework based on legislation and legal cases. Examining the various legal resources used is in line with this methodical approach in analyzing problems. Regulations regarding TIP are regulated in the Criminal Code, Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking, and various other regulations relating to the issue of human trafficking. As a consequence of efforts to enforce criminal law to hold intellectual actors responsible for trafficking in persons, the Cibinong District Court Decision Number 438/Pid.Sus/2020/PN CBI decided to punish the intellectual actors concerned criminally with four years in prison and a fine of IDR 150,000,000

Actions (login required)

View Item