TINJAUAN YURIDIS ATAS LAPORAN AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) SEBAGAI BUKTI PERMULAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Wulandari, Egi Yuliana Eko (2026) TINJAUAN YURIDIS ATAS LAPORAN AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) SEBAGAI BUKTI PERMULAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (343kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (376kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (286kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (264kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (209kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (242kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang berdampak serius terhadap keuangan negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu unsur utama dalam delik tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara, sehingga penegakan hukum terhadap korupsi menuntut mekanisme yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mengidentifikasi unsur tersebut. Dalam praktik, laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan sering digunakan sebagai dasar awal untuk menilai adanya indikasi kerugian keuangan negara, namun kedudukan dan kekuatan hukumnya dalam proses pidana masih menimbulkan perdebatan yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan laporan audit sebagai bukti permulaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi serta mengkaji hambatan dan permasalahan yuridis dalam penggunaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana, termasuk pengaturan dalam KUHP Nasional dan KUHAP Baru, serta doktrin dan praktik peradilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan audit secara konseptual dan yuridis patut diharapkan sebagai bukti permulaan karena unsur kerugian keuangan negara hanya dapat diidentifikasi secara objektif melalui mekanisme audit yang sah. Namun demikian, laporan audit tidak dapat diposisikan sebagai bukti penentu, melainkan harus dikonstruksikan bersama alat bukti lain yang sah dalam sistem pembuktian pidana. Penempatan laporan audit secara proporsional diperlukan untuk menjamin efektivitas penegakan hukum sekaligus menjaga kepastian hukum dan keadilan. Kata Kunci : Korupsi, Merugikan Keuangan Negara, Laporan Audit / Corruption is a crime that has serious implications for state finances and governance. One of the essential elements of corruption offenses is state financial loss; therefore, law enforcement against corruption requires an objective and accountable mechanism to identify such loss. In practice, audit reports issued by the Supreme Audit Institution (BPK) are frequently used as an initial reference to assess indications of state financial loss. However, the legal position and evidentiary strength of these audit reports in criminal proceedings remain subject to juridical debate. This study aims to analyze the legal standing of audit reports as preliminary evidence in the enforcement of corruption crimes and to examine the juridical obstacles and issues arising from their use. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The analysis focuses on criminal law and criminal procedure provisions, including regulations under the National Criminal Code and the New Criminal Procedure Code, as well as relevant legal doctrines and judicial practices. The findings indicate that audit reports are conceptually and juridically appropriate to serve as preliminary evidence, as state financial losses can only be objectively identified through legitimate audit mechanisms. Nevertheless, audit reports cannot function as conclusive evidence; they must be corroborated with other legally valid evidence within the criminal evidentiary system. The proportional use of audit reports is necessary to ensure effective law enforcement while safeguarding legal certainty and justice. Keyword : Corruption, State Financial Loss, Audit Report

Actions (login required)

View Item